Dapat Penghargaan dari KPAI Peduli Anak, Anies Sebut Hadiah Pemprov DKI

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Pemerintah Provinsi Peduli Anak. Penghargaan itu langsung diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan bahwa penghargaan ini diperoleh berkat kerja keras dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Penghargaan ini merupakan hadiah untuk seluruh keluarga besar Pemprov DKI yang bekerja keras dalam membangun kota dan merupakan komitmen kita terhadap perlindungan perempuan dan anak," ujar Anies saat menerima penghargaan di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Jumat 19 Juli 2019.

Anies melanjutkan melalui penghargaan ini pihaknya akan terus berusaha meningkatkan program perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak.

"Alhamdulillah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak itu sudah berstandar dan unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam juga berjalan dengan baik. Kita punya pos pengaduan dari 19 lokasi di seluruh Jakarta, ada rumah aman juga dan Jakarta siaga, telpon 112, tahun lalu sudah tersambungkan dengan Polda," ucapnya.

Kemudian untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal ia meminta kepada seluruh warga Ibukota untuk mengunduh aplikasi yang bernama Jakarta Aman. Sehingga, nantinya bisa saling melindungi bila terjadi sesuatu di daerahnya.

"Kita berharap bagi masyarakat bisa mendownload aplikasi Jakarta aman, sehingga kalau ada masalah bisa langsung melaporkan. Sehingga orang-orang terdekat bisa langsung mengetahui. Makin banyak yang gunakan aplikasi ini, maka makin berkurang tingkat kejahatan," katanya.

Sementara itu, Ketua KPAI Susanto menerangkan, proses penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, bukan karena Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.

Leawat penghargaan ini, Susanto menaruh harapan lebih kepada seluruh pihak untuk dapat melindungi perempuan dan anak-anak.

"Ini bagian dari ikhtiar kita meyakinkan publik, bahwa banyak contoh baik dari penyelenggara negara," pungkasnya.