Pemprov Jakarta Sempurnakan PPDB 2024 dengan Zonasi Prioritas

"Karena banyak orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri karena kendala biaya di sekolah swasta," katanya.

Dalam meningkatkan pendidikan berkeadilan, Pemprov Jakarta mendapatkan tantangan yang sangat besar. Misalnya saat Disdik DKI harus membuat kebijakan terkait PPDB jalur zonasi prioritas yang pada praktiknya tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Bayangkan saja, kuotanya hanya 47 dari 100 orang, jadi 53 lainnya tidak terangkut. Seleksi PPDB mau dibikin model apa pun kita harus berpikir lebih jauh bahwa hak anak untuk pendidikan harus kita fasilitasi," ujarnya.

Dengan kebijakan zonasi prioritas dan berbagai upaya penyempurnaan yang dilakukan, Disdik DKI berharap dapat memberikan akses pendidikan lebih luas dan merata bagi seluruh anak di Jakarta. Upaya ini juga diharapkan memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas.

"Harapan kami, adanya sistem yang lebih baik semua anak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas," kata Purwo.