Peta Kekuatan Pilkada Jakarta setelah Manuver PKS Dukung Sohibul Iman

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur Daerah Khusus Jakarta. Keputusan PKS ini akan berdampak pada peta kekuatan Pilkada Jakarta 2024 .

Menurut pengamat politik Ahmad Khoirul Umam, keputusan DPP PKS mengusung Sohibul Iman sebagai cagub Jakarta mengonfirmasi sikap Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebelumnya, yang mengatakan PKS akan mengusung kader terbaiknya.

"Sikap PKS yang mematok standar negosiasi yang tinggi itu wajar mengingat PKS adalah jawara dalam Pileg 2024 di Jakarta. Dengan bekal 18 kursi, PKS bisa menjadi mesin politik yang efektif untuk pemenangan Pilkada Jakarta," ujar Umam kepada SINDOnews, Senin (24/6/2024).

Namun demikian, Umam mengingatkan sejarah pertarungan politik di level Jakarta belum pernah menempatkan PKS sebagai “imam koalisi”. Selama ini, PKS hanya “makmum” di belakang barisan besar.



"Kesiapan dan kesanggupan PKS memimpin pertarungan politik inilah yang masih memunculkan tanda tanya besar, akankah ada partai yang bersedia makmum kepada PKS, dengan segala risiko kekalahan dan potensi kemenangannya? Jika partai-partai seperti Nasdem dan PKB sendiri masih belum yakin, maka hal itu akan memaksa PKS untuk membuka pintu negosiasi dan kompromi dengan kekuatan politik lain dalam pembentukan koalisi," kata Umam.

Terlebih, lanjut Umam, tidak ada partai yang memiliki golden ticket dengan penguasaan 20 persen threshold di Jakarta. Jika Anies Baswedan bisa tetap meyakinkan Nasdem dan PKB untuk mendukungnya, maka PKS besar kemungkinan bersedia menurunkan standarnya di posisi cawagub.

"Artinya, diusungnya Sohibul Iman oleh DPP PKS ini bukan berarti akan menjadi harga mati, dengan mengunci representasi kekuatan politik PKS di Jakarta itu sebagai calon gubernur. Dengan menimbang potensi kemenangan yang lebih besar, bisa saja PKS dipaksa menurunkan standar di posisi cawagub, untuk membuka ruang negosiasi politik dengan kekuatan besar lain di Jakarta," jelasnya.



Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini mengatakan, dalam proses negosiasi itu, PKS yang telah memiliki political chemistry yang kuat dengan Anies Baswedan sejak Pilkada Jakarta 2017, bisa saja meletakkan nama Sohibul Iman sebagai cawagub Anies. Terlebih, relasi Anies dan Sohibul Iman sendiri memiliki basis komunikasi inter-personal yang cukup kuat.

"Keduanya juga sama-sama mantan akademisi. Baik Anies dan Sohibul Iman juga sama-sama mantan Rektor Universitas Paramadina , Jakarta. Artinya, praktis tidak ada gap komunikasi untuk membangun kesepahaman visi dan misi perjuangan ke depan," katanya.

Jika Anies-Sohibul Iman bisa bersatu dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini masih gamang dalam menyikapi hubungannya dengan gerbong besar di bawah bayang-bayang Jokowi dan Prabowo, hal itu berpotensi membuka kekuatan kerja sama politik dalam skala yang cukup besar.

"Untuk bisa membawa PDIP masuk, maka tawaran skema kompensasi untuk memberikan posisi Ketua DPRD Jakarta tetap kepada PDIP, perlu dipertimbangkan. Tawaran itu akan menjadi sangat menggiurkan, karena PDIP sendiri telah kehilangan basis cukup signifikan di Jakarta, dan terlempar dari posisi jawara di Pileg Jakarta."

Namun, lanjut Umam, jika manuver PKS ini tidak direspons cepat oleh Anies, bisa jadi kartu politik yang telah ditunjukkan PKS ini akan disambar oleh kekuatan politik lain, termasuk dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sempat menawarkan posisi cawagub Jakarta kepada PKS.

PKS yang telah berpuasa 10 tahun dari kekuasaan, bisa saja sangat berkepentingan untuk menjadikan posisi di Pilkada Jakarta ini sebagai ruang negoasiasi politik, terutama dengan kubu KIM, agar PKS bisa ikut masuk ke dalam kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Sebab, jika PKS memberikan dukungan kepada Anies, hal itu akan menjadi tantangan serius bagi pemerintahan baru nanti, sebab potensi kemenangan Anies akan menjadi panggung kekuatan oposisi yang lebih besar, yang bisa menjadi kompetitor utama di Pilpres 2029 yang akan datang," tandasnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa belum ada sosok yang mampu menandingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, dari berbagai survei Anies mendominasi.

"Saya pikir capek juga orang mau hadapin dia di Jakarta ini," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Pernyataan itu disampaikan Paloh atas dasar tingkat keterpilihan atau elektabilitas Anies yang juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta masih sangat mendominasi di Pilkada Jakarta.

"Kalau yang saya mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini, amat sangat mendominasi skor dari pada seluruh survei ya. Ranking-nya nomor 1," ujarnya.



Saat disinggung soal nama Ridwan Kamil yang dipersiapkan untuk melawan Anies untuk Pilkada Jakarta, Paloh pun tak mempersoalkan.

"Boleh-boleh aja, kan nggak apa-apa. Bagusnya juga kalau memang Bung Ridwan juga mau kan, biar ada keseimbangan dikit kan," katanya.