Heru Budi Harus Audit Transjakarta karena Pemotongan Saldo Dobel yang Berpotensi Kerugian Miliaran

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta melakukan audit terhadap sistem pembayaran melalui mekanisme tap in dan tap out di halte Transjakarta . Hal ini menyusul kembali maraknya kutipan dobel bahkan hingga 4 kali tarif normal.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori meminta Heru Budi melakukan audit dan meminta Transjakarta melakukan pembenahan sistem.

“Transjakarta harus diaudit, jika dibiarkan apalagi diduga ada unsur kesengajaan tentu ini akan merugikan masyarakat. Untuk pemotongan saldo dobel itu, tak hanya masyarakat, saya pun pernah mengalami juga,” ujarnya, Rabu (8/5/2024).



Mantan staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menuturkan dengan jumlah penumpang rata-rata 1,1 juta per hari dengan total penumpang 290 juta-300 juta per tahun, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai miliaran rupiah.

“Tahun 2023 saja, data BPS menyebutkan jumlah penumpang Transjakarta mencapai 280 juta orang. Sehingga perlu ada keseriusan menuntaskan masalah yang meresahkan pengguna Transjakarta. Apakah karena memang sistemnya yang belum sempurna atau memang ada penyimpangan,” ucapnya.

Heru Budi perlu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sistem transportasi Jakarta, sehingga menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. “Perlu juga dibentuk divisi pengaduan di Transjakarta karena keluhan masyarakat kebanyakan tak direspons,” katanya.

Untuk mencegah kecurigaan masyarakat bahwa pengenaan tarif berlipat itu disengaja, Defiyan juga mendesak dilakukan audit terhadap sistem maupun keuangan Transjakarta.

“Jumlah penumpang dengan jumlah pendapatan sinkron apa tidak. Jika sudah sinkron lantas dana masyarakat yang dikutip dua kali itu dikemanakan, dikembalikan atau seperti apa. Audit perlu dilakukan agar semua transparan,” ujarnya.

Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menduga ada unsur kesengajaan mengingat hal itu terjadi di banyak koridor Transjakarta dan dialami banyak penumpang. Dia mendesak dilakukan audit terhadap alat maupun sistem pembayaran TransJakarta.

“Patut diduga ada kesengajaan karena sistem ini sudah berjalan cukup lama. Seharusnya tak lagi ada masalah seperti itu. Harus ada audit ini tak bisa didiamkan,” katanya.

Trubus meminta Heru Budi mengevaluasi Dinas Perhubungan dan TransJakarta terkait sistem pembayaran yang menimbulkan kerugian masyarakat. “Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan dan merugikan masyarakat serta negara. Jakarta itu jadi role model nasional. Apalagi nanti statusnya menjadi kawasan Aglomerasi hingga Cianjur,” ungkapnya.

Audit harus dilakukan untuk mencegah peluang perilaku koruptif dari oknum di Transjakarta. “Jika dibiarkan perilaku koruptif bisa memicu distrust publik. Masyarakat menjadi tak percaya dengan layanan publik di Jakarta,” kata Trubus.

Terkait pemotongan saldo dua kali di halte TransJakarta, Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia pernah melaporkan manajemen Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dilayangkan pada 2022 itu terkait pembuatan proyek sistem kartu dan gate Tap In-Tap Out Transjakarta.

Sejumlah penumpang Transjakarta menyampaikan keluhan kepada operator transportasi yang populer dengan sebutan busway itu di kanal media sosial.

Saski mempertanyakan saldonya terpotong Rp14 ribu saat melakukan tap in di halte Tanjung Duren pada 2 Mei 2024 pukul 07.20 WIB dan kembali terpotong dengan tarif normal di mesin tap out halte Widya Candra, Jalan Gatot Subroto pukul 07.48 WIB.

Pengguna Transjakarta lainnya, Sasa, pada 3 Mei 2024 melakukan perjalanan dari halte Kota Bambu (tap in) menuju halte Pondok Indah Mal (PIM).

Di beberapa halte Transjakarta kerap dijumpai mesin tap in melakukan reset dan memotong saldo pada kartu penumpang. Salah satunya di halte Transjakarta Sarinah, Jakarta Pusat.

Penjaga halte Sarinah Ikhsan menduga penumpang yang saldonya terpotong dua kali tak melakukan tap out alias belum melakukan pembayaran saat melakukan perjalanan menggunakan bus Non BRT seperti Metro Trans. Padahal, sistem pembayaran Metro Trans langsung memotong saldo penumpang saat tap in, berbeda dengan Transjakarta yang memotong saldo saat tap out. Kartu penumpang pun akan terblokir apabila tak melakukan tap out.