Gelar Aksi di Monas, Ratusan Perempuan Tolak Penyalahgunaan Kekuasaan
loading...
Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyelenggarakan Mimbar Demokrasi Perempuan di depan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024). Foto/Widya
A
A
A
JAKARTA - Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyelenggarakan Mimbar Demokrasi Perempuan di depan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024). Mereka mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan.
Mimbar Demokrasi Perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu yang terkait kondisi demokrasi yang sangat buruk saat ini. "Kami akan terus bersuara, tidak akan berhenti untuk memberitahu Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 ," kata Mike Verawati, anggota dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM.
Dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang justru dinilai terang-terangan melakukan pelanggaran. Terutama terkait pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan menjadi juru kampanye.
Selain itu, menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita, yaitu pemerintah yang berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulikan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Presiden Jokowi juga dinilai telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan. Suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
"Kritik dari universitas-universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan. Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan," katanya.
Mimbar Demokrasi Perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu yang terkait kondisi demokrasi yang sangat buruk saat ini. "Kami akan terus bersuara, tidak akan berhenti untuk memberitahu Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 ," kata Mike Verawati, anggota dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM.
Dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang justru dinilai terang-terangan melakukan pelanggaran. Terutama terkait pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan menjadi juru kampanye.
Selain itu, menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita, yaitu pemerintah yang berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulikan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Presiden Jokowi juga dinilai telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan. Suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
"Kritik dari universitas-universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan. Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan," katanya.
(zik)
Explore More