3 JPO Sudirman-Thamrin Akan Difasilitasi Lift dengan Biaya Rp56,3 M

JAKARTA - Sebanyak 12 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman-Thamrin segera dilengkapi fasilitas lift dan ramah disabilitas. Dari 12, tiga JPO dengan estimasi anggaran Rp56,3 miliar ‎direncakan hadir sebelum Asian Games 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, untuk mendorong Jakarta menjadi kota yang memuliakan pejalan kaki dan terintegrasi dengan layanan transportasi massal, pihaknya telah meminta Dinas Bina Marga untuk membangun 12 JPO Sudirman-Thamrin dengan konsep yang kekinian.

Sebagai tahap awal, pembangunan JPO difokuskan di tiga tempat terlebih dahulu, yakni JPO Ratu Plaza, Polda Metro Jaya dan JPO GBK dengan anggaran sebesar Rp56,3 miliar.

Untuk JPO Ratu Plaza, misalnya, anggaran perbaikan konstruksi diperkirakan sebesar Rp17.394.300.000. Anggaran sebesar itu sudah termasuk pemasangan lift, instalasi listrik, penerangan sistem solar cell, dan jalur khusus kursi roda, atau kereta dorong serta PPN 10%.

Kemudian JPO GBK yang diperkirakan membutuhkan dana untuk perbaikan konstruksi Rp18.471.600.000. Untuk JPO Polda Metro Jaya diprediksi memakan anggaran sebesar Rp19.362.000.000.

Tiga JPO tersebut akan dilengkapi masing-masing 5 CCTV. Dengan perkiraan biaya pembelian CCTV Rp9.975.000. Untuk pemasangan dan aktivasi internet CCTV masing-masing sejumlah Rp20 juta.

"Kita memanjakan karena ada liftnya buat yang malas naik tangga. Selain dibuatkan lift, kita buatkan juga kemudahan untuk penyandang difabilitas," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat 27 April 2018.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faisal menuturkan, pembangunan 12 JPO rencananya akan dibangun pada 2018. Namun, pihaknya masih mematangkan rencana yang diumumkan oleh Wakil Gubernur Sandiaga. Untuk itu, estimasi biaya dan waktu seluruh pembangunan JPO belum diungkapkan.

Kendati demikian, lanjut Yusmada, Tiga JPO yang difokuskan untuk dibangun terlebih dahulu itu diharapkan bisa dimulai pada akhir Mei dan selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 Agustus mendatang.

"Itu kan pembangunannya hanya penyempurnaan dari JPO yang ada dengan konsep kekinian. Ada lift juga untuk difabel," ujarnya.

Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin meminta, agar Pemprov DKI lebih baik mengedepankan pembangunan Zebra cross dengan design yang sedemikian rupa agar mobil dapat mengurangi kecepatan. Sebab, kata dia, JPO merupakan bentuk diskriminasi kepada pejalan kaki, sementara pengguna kendaraan bermotor diberi privilege agar tak terganggu oleh pejalan kaki.

"JPO tidak perlu. Idealnya dibuat zebra cross yang didesign sedemikian rupa sehingga jarak 20 m sebelum zebra cross, mobil akan kurangi kecepatan," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rikardo menjelaskan, kriteria JPO pada prinsipnya dibangun jika volume lalu lintas tergolong tinggi dan kecepatan kendaraan yang lewat juga tinggi. Di sisi lain, volume pejalan kaki juga sangat tinggi.

Namun, lanjut politisi PDI Perjuangan apabila volume jalan kaki tinggi tapi kecepatan lambat hanya 5-20 kilometer perjam seperti di jalan sudirman-Thamrin, lebih baik memang dibuatkan zebra cross.

"JPO yang layak bagi pejalan kaki memang mahal, tetapi hal itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Terpenting DKI sebagai regulator harus menegakan aturannya," katanya.