Imbas Kemacetan, Puluhan Triliun Menguap di Jalan
loading...
Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masalah kemaceta n masih menjadi problem besar DKI Jakarta dan daerah penyangga lainnya. Masyarakat belum sepenuhnya beralih ke moda transportasi seperti ke moda raya terpadu (MRT), light rail transit (LRT), kereta rel listrik (KRL) commuter line, kereta api bandara, serta TransJakarta. Padahal tujuan utama transportasi itu dibangun untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Buktinya setiap tahun puluhan triliun dana masih menguap di jalan raya yang diakibatkan kemacetan . Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut, berdasarkan data Bank Dunia pada 2109, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta mencapai Rp65 triliun per tahun.
Tak hanya itu, DKI Jakarta juga masuk ke dalam salah satu dari 10 kota termacet di Asia dan kemacetan lalu lintas di perkotaan diindikasikan sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kerugian yang diakibatkan kemacetan meliputi kerugian yang ditanggung dunia usaha, produktivitas tenaga kerja hingga konsumsi BBM kendaraan. (Baca: DPRD DKI NIlai Ganjil Genap Bukan Solusi Pengendalian Covid-19)
Yang jelas, karena keterlambatan atau kemacetan, biaya logistik jadi meningkat. Misalnya pengiriman barang jadi membutuhkan waktu lama, yang misalnya dalam satu hari bisa 5 kali kirim barang, karena macet jadi hanya 3 kali atau 4 kali. Kemacetan di jalan pun membuat konsumsi BBM kendaraan menjadi boros dan perawatan kendaraan menjadi lebih besar sebagai imbas sering kena macet.
Kemacetan pun membuat orang-orang yang bekerja menjadi terlalu lama di jalan saat berangkat dari rumah ke tempat kerja. Hal itu bakal mengganggu produktivitas mereka karena kehabisan banyak waktu hingga tenaga.
“Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan sehat harus ditingkatkan serta perlu kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan integritas layanan angkutan umum massal yang berkualitas dan berbasis TI," kata Menhub.
Dia mengatakan Indonesia memiliki beberapa wilayah aglomerasi perkotaan besar. Jabodetabek adalah wilayah aglomerasi terbesar dengan jumlah penduduk 33 juta. "Setiap harinya kebutuhan pergerakan mencapai 88 juta," ujar Budi. (Baca juga: Mulai 3 Agustus, Ganjil Genap di Jakarta Kembali Dilakukan)
Dia menyebutkan sebanyak 3,2 juta penduduk melakukan kegiatan commuting tiap hari. Pergerakan tersebut, menurut dia, harus dikelola dengan baik. "Berdasarkan Traffic Index 2019, Jakarta memasuki angka kemacetan sebesar 53%, tingkat 10 termacet di dunia, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi," ungkap Budi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku punya strategi khusus untuk menekan kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan strategi yang dilakukan adalah push and pull, yaitu mendorong masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menariknya untuk menggunakan transportasi umum.
Menurut dia, kebijakan mendorong masyarakat naik angkutan umum sudah dilakukan sejak lama, yaitu melalui skema ganjil genap. Diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi.
"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan, saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin.
Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan itu bisa dilakukan dalam satu dua tahun ke depan. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud)
"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," tandasnya.
Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi. Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang bepergian.
"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," papar Syafrin.
Syafrin melanjutkan, strategi kedua untuk mengurangi kemacetan Jakarta adalah menarik masyarakat untuk naik angkutan umum. Caranya dengan melakukan integrasi sarana dan prasarana transportasi umum, bahkan untuk tarifnya sekalipun.
"Dari sisi pull strategy-nya kita integrasikan layanan umum yang ada. Keseluruhannya akan diintegrasikan, baik sarana dan prasarana maupun integrasi operasionalnya, termasuk di dalamnya ada tarif bundling," ujar Syafrin.
Pemprov sendiri, menurut Syafrin, sudah membentuk perusahaan untuk mengelola integrasi sarana dan prasarana transportasi di Jakarta. Perusahaan itu adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ). Selain itu Syafrin mengatakan pihaknya sudah membentuk PT Jaklingko Indonesia yang akan bertanggung jawab mengintegrasikan tarif angkutan umum di Jakarta. (Baca juga: Presiden Belarus Mengaku Sengaja Ditulari Virus Covid-19)
"Kami juga sudah membentuk perusahaan baru yang jadi pengelola integrasi sarana prasarana di Jakarta, namanya MITJ. Di sisi pengelola tiket kami bentuk perusahaan Jaklingko Indonesia jadi lembaga pengelola keuangannya," urai Syafrin.
Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan, naik transportasi umum Bus TransJakarta jauh lebih aman daripada naik mobil tetangga. Dia beralasan, standar yang ditetapkan pengelola transportasi seperti Bus TransJakarta, MRT maupun KRL sudah jelas dan menjadi rutinitas di masa pandemi.
“Untuk transportasi KRL, Transjakarta maupun MRT, baik dari penumpang maupun sarananya (sudah diberi standar). Penumpang diwajibkan pakai masker dan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk sarana rutin dilakukan penyemprotan desinfektan,” ungkapnya. (Lihat videonya: Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang)
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, mengatakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing system (ERP) akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
“Ini upaya lain dengan menerapkan jalan berbayar (ERP) di jalan-jalan dengan titik kepadatan yang tinggi di Jakarta. Memang belum diterapkan, namun ERP ini akan memindahkan orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya. (Ihsan Amin/Michelle Natalia)
Buktinya setiap tahun puluhan triliun dana masih menguap di jalan raya yang diakibatkan kemacetan . Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut, berdasarkan data Bank Dunia pada 2109, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta mencapai Rp65 triliun per tahun.
Tak hanya itu, DKI Jakarta juga masuk ke dalam salah satu dari 10 kota termacet di Asia dan kemacetan lalu lintas di perkotaan diindikasikan sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kerugian yang diakibatkan kemacetan meliputi kerugian yang ditanggung dunia usaha, produktivitas tenaga kerja hingga konsumsi BBM kendaraan. (Baca: DPRD DKI NIlai Ganjil Genap Bukan Solusi Pengendalian Covid-19)
Yang jelas, karena keterlambatan atau kemacetan, biaya logistik jadi meningkat. Misalnya pengiriman barang jadi membutuhkan waktu lama, yang misalnya dalam satu hari bisa 5 kali kirim barang, karena macet jadi hanya 3 kali atau 4 kali. Kemacetan di jalan pun membuat konsumsi BBM kendaraan menjadi boros dan perawatan kendaraan menjadi lebih besar sebagai imbas sering kena macet.
Kemacetan pun membuat orang-orang yang bekerja menjadi terlalu lama di jalan saat berangkat dari rumah ke tempat kerja. Hal itu bakal mengganggu produktivitas mereka karena kehabisan banyak waktu hingga tenaga.
“Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan sehat harus ditingkatkan serta perlu kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan integritas layanan angkutan umum massal yang berkualitas dan berbasis TI," kata Menhub.
Dia mengatakan Indonesia memiliki beberapa wilayah aglomerasi perkotaan besar. Jabodetabek adalah wilayah aglomerasi terbesar dengan jumlah penduduk 33 juta. "Setiap harinya kebutuhan pergerakan mencapai 88 juta," ujar Budi. (Baca juga: Mulai 3 Agustus, Ganjil Genap di Jakarta Kembali Dilakukan)
Dia menyebutkan sebanyak 3,2 juta penduduk melakukan kegiatan commuting tiap hari. Pergerakan tersebut, menurut dia, harus dikelola dengan baik. "Berdasarkan Traffic Index 2019, Jakarta memasuki angka kemacetan sebesar 53%, tingkat 10 termacet di dunia, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi," ungkap Budi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku punya strategi khusus untuk menekan kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan strategi yang dilakukan adalah push and pull, yaitu mendorong masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menariknya untuk menggunakan transportasi umum.
Menurut dia, kebijakan mendorong masyarakat naik angkutan umum sudah dilakukan sejak lama, yaitu melalui skema ganjil genap. Diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi.
"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan, saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin.
Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan itu bisa dilakukan dalam satu dua tahun ke depan. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud)
"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," tandasnya.
Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi. Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang bepergian.
"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," papar Syafrin.
Syafrin melanjutkan, strategi kedua untuk mengurangi kemacetan Jakarta adalah menarik masyarakat untuk naik angkutan umum. Caranya dengan melakukan integrasi sarana dan prasarana transportasi umum, bahkan untuk tarifnya sekalipun.
"Dari sisi pull strategy-nya kita integrasikan layanan umum yang ada. Keseluruhannya akan diintegrasikan, baik sarana dan prasarana maupun integrasi operasionalnya, termasuk di dalamnya ada tarif bundling," ujar Syafrin.
Pemprov sendiri, menurut Syafrin, sudah membentuk perusahaan untuk mengelola integrasi sarana dan prasarana transportasi di Jakarta. Perusahaan itu adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ). Selain itu Syafrin mengatakan pihaknya sudah membentuk PT Jaklingko Indonesia yang akan bertanggung jawab mengintegrasikan tarif angkutan umum di Jakarta. (Baca juga: Presiden Belarus Mengaku Sengaja Ditulari Virus Covid-19)
"Kami juga sudah membentuk perusahaan baru yang jadi pengelola integrasi sarana prasarana di Jakarta, namanya MITJ. Di sisi pengelola tiket kami bentuk perusahaan Jaklingko Indonesia jadi lembaga pengelola keuangannya," urai Syafrin.
Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan, naik transportasi umum Bus TransJakarta jauh lebih aman daripada naik mobil tetangga. Dia beralasan, standar yang ditetapkan pengelola transportasi seperti Bus TransJakarta, MRT maupun KRL sudah jelas dan menjadi rutinitas di masa pandemi.
“Untuk transportasi KRL, Transjakarta maupun MRT, baik dari penumpang maupun sarananya (sudah diberi standar). Penumpang diwajibkan pakai masker dan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk sarana rutin dilakukan penyemprotan desinfektan,” ungkapnya. (Lihat videonya: Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang)
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, mengatakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing system (ERP) akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
“Ini upaya lain dengan menerapkan jalan berbayar (ERP) di jalan-jalan dengan titik kepadatan yang tinggi di Jakarta. Memang belum diterapkan, namun ERP ini akan memindahkan orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya. (Ihsan Amin/Michelle Natalia)
(ysw)
Explore More