Imbas Kemacetan, Puluhan Triliun Menguap di Jalan

"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan, saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin.

Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan itu bisa dilakukan dalam satu dua tahun ke depan. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud)

"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," tandasnya.

Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi. Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang bepergian.

"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," papar Syafrin.

Syafrin melanjutkan, strategi kedua untuk mengurangi kemacetan Jakarta adalah menarik masyarakat untuk naik angkutan umum. Caranya dengan melakukan integrasi sarana dan prasarana transportasi umum, bahkan untuk tarifnya sekalipun.

"Dari sisi pull strategy-nya kita integrasikan layanan umum yang ada. Keseluruhannya akan diintegrasikan, baik sarana dan prasarana maupun integrasi operasionalnya, termasuk di dalamnya ada tarif bundling," ujar Syafrin.

Pemprov sendiri, menurut Syafrin, sudah membentuk perusahaan untuk mengelola integrasi sarana dan prasarana transportasi di Jakarta. Perusahaan itu adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ). Selain itu Syafrin mengatakan pihaknya sudah membentuk PT Jaklingko Indonesia yang akan bertanggung jawab mengintegrasikan tarif angkutan umum di Jakarta. (Baca juga: Presiden Belarus Mengaku Sengaja Ditulari Virus Covid-19)

"Kami juga sudah membentuk perusahaan baru yang jadi pengelola integrasi sarana prasarana di Jakarta, namanya MITJ. Di sisi pengelola tiket kami bentuk perusahaan Jaklingko Indonesia jadi lembaga pengelola keuangannya," urai Syafrin.

Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan, naik transportasi umum Bus TransJakarta jauh lebih aman daripada naik mobil tetangga. Dia beralasan, standar yang ditetapkan pengelola transportasi seperti Bus TransJakarta, MRT maupun KRL sudah jelas dan menjadi rutinitas di masa pandemi.