alexa snippet

Atasi Banjir dan Macet, Anies-Sandi Diminta Bangun Diskusi

Atasi Banjir dan Macet, Anies-Sandi Diminta Bangun Diskusi
Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Foto/Dok/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Kemacetan dan banjir di Jakarta masih menjadi permasalahan utama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta. Dalam 100 hari kerja, Anies Baswedan-Sandi Uno diminta merumuskan detail kegiatan penanganan masalah utama di Jakarta.

Pemerhati Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwilaksana mengatakan, tantangan utama mengatasi kemacetan di Jakarta itu adalah memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum. Menurutnya, apabila Anies-Sandi dalam dua-tiga tahun pertama fokus dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi publik dan membatasi kendaraan, kemacetan di Jakarta akan berkurang.

"Program utama mengatasi macet itu harus sesuai dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Artinya, program kebijakan transportasi Anies-Sandi harus berkesinambungan," kata Aditya Dwilaksana saat dihubungi, kemarin.

Adit menjelaskan, dalam PTM itu sedikitnya ada tiga tahapan, yaitu perbaikan dan penambahan moda transportasi, penambahan infrastruktur dan pembatasan kendaraan. Saat ini, kata dia, penambahan moda transportasi berbasis rel, baik itu Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT) tengah dilakukan. Termasuk perbaikan moda transportasi Bus Rapid Transit (BRT).

Anies-Sandi, lanjut Adit, harus fokus mengimplementasikan secara terpadu pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi tersebut berikut dengan memberlakukan Elektronik Road Pricing (ERP) dan membatasi sepeda motor di jalur tertentu, serta fasilitas pendukung lainya seperti trotoar, jembatan Penyebarangan orang dan Zebra cross.

"Dua tahun terakhir sisanya baru fokus dalam Transit Oriented Development (TOD). Dimana pekerja yang membawa kendaraan pribadi diberikan tempat tinggal vertikal dekat transportasi publik," ungkapnya.

Dalam 100 hari kerja setelah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur pada Senin (16/10) besok, tidak banyak yang bisa dilakukan Anies-Sandi. Menurut Adit, dalam waktu tiga bulan 10 hari itu, pasangan Anies-Sandi sebaiknya merumuskan detail-detail kongkrit program transportasi selama 2018. Apalagi semua moda transportasi MRT, LRT dan kereta bandara akan beroperasi pada 2019.

Dalam perumusan detail program transportasi tersebut, Anies-Sandi harus mengundang dan mengajak berdiskusi seluruh badan penyelengara transportasi dan menysusn keterpaduan titik-titik moda transportasi. Jangan sampai, kata Adit, pengendara angkutan umum berpindah ke angkutan umum lainnya seperti yang terjadi pada bus reguler dengan bus TransJakarta.

"Koridor I (Blok M-Kota) juga berhimpitan dengan MRT. Ini jangan sampai pengguna koridor I yang berpindah ke MRT. Benahi TransJakarta dan buat keterpaduan titik transportasi yang dihubungkan dengan transjakarta, baik itu MRT, LRT, kereta bandara ataupun Non BRT yang meayani hingga pemukiman. Ajak semua badan penyelenggara berdiskusi," pungkasnya.

Senada dengan Adit, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai bahwa dalam 100 hari pertama kerja, Anies-Sandi hanya bisa memetakan penyebab masalah yang nantinya bisa diatasi dengan program kegiatannya di 2018. Anies-Sandi harus membangun terlebihdahulu kinerja birokrasi yang kondusif dan mengajak semua masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Permasalahan banjir di Jakarta itu, lanjut Nirwono bisa diselesaikan dengan cara menyerap sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah dan menghubungkan seluruh saluran makro, mikro ataupun lingkungan agar mengalir ke laut. Bukan mengalirkan seluruhnya ke laut dan membuat tanggul dengan betonisasi seperti apa yang terjadi belakangan ini.

Normalisasi kali, sungai, waduk atau embung harus terus dilakukan dengan cara mengajak warga untuk ikut berpartisipasi. Kemudian tawarkan hunian vertikal bagi warga yang terkena normalisasi. Sehingga, yang terjadi bukan penggusuran dan mematikan perekonomian warga.

"Perbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH), bukan membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Buat rencana induk yang menyangkut tiga permasalah dalam satu kesatuan, rencana induk saluran air yang diatasnya terdapat pelebaran trotoar dan pemindahan utilitas dibawah trotoar. Jadi kalau ada penyempitan saluran, penabahan jaringan utilitas, tidak perlu membongkar trotoar. Tinggal lihat rencana induk dan ikuti apa yang sudah tercantum dalam Rencana tata ruang wilayah 2030," pungkasnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top