Penerapan Ganjil Genap di Tengah Pandemi, DPRD: Mungkin Pak Anies Lelah dan Bingung

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang kembali memberlakukan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19.

Dia menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan penanganan pandemi Covid-19. Dinas Perhubungan DKI beralasan kebijakan ganjil genap diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Pasalnya, volume lalu lintas meningkat mendekati normal (dibandingkan dengan kondisi lalu lintas pada Februari 2020 sebelum diberlakukan PSBB). (Baca juga: Layanan MRT Diperpanjang saat Ganjil Genap Diberlakukan Lagi)

“Kebijakan ganjil genap bertujuan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi Covid-19 transportasi umum memiliki risiko tinggi. Karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," ujarnya dalam siaran tertulisnya, Minggu (2/8/2020).

Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga 31 Juli 2020, di Jakarta terdapat 21.339 kasus. Selama seminggu terakhir rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari. (Baca juga: Ganjil Genap Dilakukan Kembali, Polisi: Kebijakan Sudah Lama Tak Ada Sosialisasi Lagi)

Anthony menduga kebijakan ganjil genap hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar bukan berpikir secara sektoral.

“Di tengah pandemi begini buat apa memaksakan ganjil genap. Mungkin Pak Anies lelah dan bingung hingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat,” katanya.