WFH ASN Kurangi 5 Persen Kemacetan Jakarta
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Work From Home (WFH) 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota. Dari data yang ada, uji coba WFH 50 persen kemacetan berkurang sekitar 5 persen.
"Kemarin kalau hitungan itu 5 persen turun, waktu 50 persen WFH. Kemacetan turun indeksnya berkisar 4-5 persen," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Jumat (1/9/2023).
Diprediksi angka kemacetan terus berkurang pekan depan. Hal tersebut berbarengan penerapan WFH ASN DKI 75 persen selama pelaksanaan KTT ASEAN 5-7 September 2023.
WFH ASN demi menekan polusi udara di Jakarta dimulai selama 2 bulan hingga 21 Oktober mendatang.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.
"Namun, tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," ujarnya.
Pemprov DKI memastikan pelayanan masyarakat tak terganggu selama WFH ASN karena kebijakan WFH tak diterapkan kepada ASN yang berdinas di bagian pelayanan publik.
"Kemarin kalau hitungan itu 5 persen turun, waktu 50 persen WFH. Kemacetan turun indeksnya berkisar 4-5 persen," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Jumat (1/9/2023).
Diprediksi angka kemacetan terus berkurang pekan depan. Hal tersebut berbarengan penerapan WFH ASN DKI 75 persen selama pelaksanaan KTT ASEAN 5-7 September 2023.
WFH ASN demi menekan polusi udara di Jakarta dimulai selama 2 bulan hingga 21 Oktober mendatang.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.
"Namun, tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," ujarnya.
Pemprov DKI memastikan pelayanan masyarakat tak terganggu selama WFH ASN karena kebijakan WFH tak diterapkan kepada ASN yang berdinas di bagian pelayanan publik.
(jon)