Deretan Pejabat Cawe-cawe soal Ruko Pluit Caplok Bahu Jalan
loading...
Pekerja membongkar ruko yang menutupi saluran air dan jalur pedestrian di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Foto: Antara
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif cawe-cawe soal kisruh pembongkaran ruko yang mencaplok bahu jalan di Pluit , Penjaringan, Jakarta Utara. Pejabat tersebut mulai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, anggota DPR, hingga anggota DPRD DKI.
Polemik ruko Pluit caplok jalur pedestrian dan saluran air berawal dari laporan warga yang diwakili Ketua RT11/03 Riang Prasetya. Imbasnya, Pemprov DKI membongkar puluhan ruko di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakut.
Kemudian, pemilik ruko dan karyawan mencari Riang Prasetya agar bertanggung jawab atas pembongkaran bangunan ruko. Mereka menganggap Riang Prasetya dalang atau penyebab permasalahan ini yang telah melaporkan penyerobotan jalur pedestrian dan saluran air di Jalan Niaga, Pluit.
Bahkan, sejumlah pejabat pun angkat bicara mengenai kisruh ruko caplok bahu jalan. Berikut deretan pejabat eksekutif maupun legislatif cawe-cawe soal pembongkaran ruko di Pluit, Penjaringan, Jakut:
1. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Heru Budi mendukung Ketua RT Pluit Riang Prasetya yang melaporkan tindakan bangunan liar di Ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tindakan itu membantu Pemprov DKI menciptakan kawasan niaga nyaman dan mematuhi peraturan berlaku.
"Tentunya semua bangunan harus sesuai peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya, Selasa (30/5/2023).
Sebelumnya, dia menyikapi Ketua RT Riang Prasetya yang didemo pemilik ruko yang bangunannya dibongkar karena menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Dia tidak mau ambil pusing terhadap nasib ketua RT yang dicari pemilik ruko.
"Ya nggak tahu itu urusan dia," kata Heru Budi, Minggu (28/5/2023). Menurut dia, Pemprov DKI sudah membongkar bangunan yang menutup saluran air dan mencaplok jalur pedestrian di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Pemprov DKI maupun Pemkot Jakut membongkar dan menertibkan ruko Pluit yang mencaplok bahu jalan. Namun, dia mengingatkan agar penanganannya tidak dengan cara kekerasan.
”Ada asas kebermanfaatan publik di situ, tidak bisa main asal tiban saja layaknya properti pribadi. Namun, tetap utamakan pendekatan humanis solutif ketika penertiban. Tidak usah pakai kekerasan dan emosi,” kata legislator asal DKI Jakarta itu.
Anggota DPR lainnya yang menyikapi kasus ruko Pluit caplok bahu jalan yakni anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, Darmadi Durianto.
Dia prihatin dengan polemik yang terjadi antara penyewa, pemilik ruko, dan Ketua RT Riang Prasetya.
3. Anggota DPRD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo Lie mengatakan, tujuan kedatangannya ke Pluit terkait kisruh ruko caplok jalan pedestrian untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta kepada warga setempat.
"Intinya saya datang sebagai wakil rakyat ingin memperhatikan rakyat saya. Terserah orang mau anggap apa, tapi ingat seluruh wilayah Jakarta ini wilayah kerja saya," kata Gani, beberapa waktu lalu.
Polemik ruko Pluit caplok jalur pedestrian dan saluran air berawal dari laporan warga yang diwakili Ketua RT11/03 Riang Prasetya. Imbasnya, Pemprov DKI membongkar puluhan ruko di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakut.
Kemudian, pemilik ruko dan karyawan mencari Riang Prasetya agar bertanggung jawab atas pembongkaran bangunan ruko. Mereka menganggap Riang Prasetya dalang atau penyebab permasalahan ini yang telah melaporkan penyerobotan jalur pedestrian dan saluran air di Jalan Niaga, Pluit.
Bahkan, sejumlah pejabat pun angkat bicara mengenai kisruh ruko caplok bahu jalan. Berikut deretan pejabat eksekutif maupun legislatif cawe-cawe soal pembongkaran ruko di Pluit, Penjaringan, Jakut:
1. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Heru Budi mendukung Ketua RT Pluit Riang Prasetya yang melaporkan tindakan bangunan liar di Ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tindakan itu membantu Pemprov DKI menciptakan kawasan niaga nyaman dan mematuhi peraturan berlaku.
"Tentunya semua bangunan harus sesuai peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya, Selasa (30/5/2023).
Sebelumnya, dia menyikapi Ketua RT Riang Prasetya yang didemo pemilik ruko yang bangunannya dibongkar karena menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Dia tidak mau ambil pusing terhadap nasib ketua RT yang dicari pemilik ruko.
"Ya nggak tahu itu urusan dia," kata Heru Budi, Minggu (28/5/2023). Menurut dia, Pemprov DKI sudah membongkar bangunan yang menutup saluran air dan mencaplok jalur pedestrian di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Pemprov DKI maupun Pemkot Jakut membongkar dan menertibkan ruko Pluit yang mencaplok bahu jalan. Namun, dia mengingatkan agar penanganannya tidak dengan cara kekerasan.
”Ada asas kebermanfaatan publik di situ, tidak bisa main asal tiban saja layaknya properti pribadi. Namun, tetap utamakan pendekatan humanis solutif ketika penertiban. Tidak usah pakai kekerasan dan emosi,” kata legislator asal DKI Jakarta itu.
Anggota DPR lainnya yang menyikapi kasus ruko Pluit caplok bahu jalan yakni anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, Darmadi Durianto.
Dia prihatin dengan polemik yang terjadi antara penyewa, pemilik ruko, dan Ketua RT Riang Prasetya.
3. Anggota DPRD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo Lie mengatakan, tujuan kedatangannya ke Pluit terkait kisruh ruko caplok jalan pedestrian untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta kepada warga setempat.
"Intinya saya datang sebagai wakil rakyat ingin memperhatikan rakyat saya. Terserah orang mau anggap apa, tapi ingat seluruh wilayah Jakarta ini wilayah kerja saya," kata Gani, beberapa waktu lalu.
(jon)
Explore More