796 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik, Sekda DKI: Butuh Inovasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono melantik 796 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di halaman Balai Kota Jakarta, pada Rabu 12 April 2023.
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Joko mengatakan pelaksanaan rotasi dalam jabatan struktural merupakan dinamika serta kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi yang baik. Upaya ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan.
”Kita ingin ada inovasi baru, seperti mereka harus berpikir bagaimana memajukan DKI Jakarta ini dapat transparan dalam pengelolaan anggaran. Lalu memberikan pelayanan baik kepada masyarakat,” kata Joko dalam keterangannya dikutip, Kamis (13/4/2023).
Pelantikan ini mewujudkan good governance berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta berorientasi pada pelayanan. Hal ini perlu dilakukan lantaran banyaknya tugas di tengah upaya pemulihan ekonomidan masa transisi pemindahan Ibu Kota.
Joko meminta kepada para pejabat yang memperoleh kepercayaan untuk selalu siap siaga, berdaya saing, transparan, akuntabel, dan profesional, terutama bagi mereka yang melayani masyarakat secara langsung.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang andal, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi dalam mendorong komitmen tersebut.
”Mari kita tanamkan rasa optimisme bersama untuk mewujudkan Jakarta yang maju dan sejahtera, menjaga persatuan dan kesatuan kebersamaan dalam suasana kebhinekaan dan toleransi yang tinggi,” tegasnya.
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Joko mengatakan pelaksanaan rotasi dalam jabatan struktural merupakan dinamika serta kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi yang baik. Upaya ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan.
”Kita ingin ada inovasi baru, seperti mereka harus berpikir bagaimana memajukan DKI Jakarta ini dapat transparan dalam pengelolaan anggaran. Lalu memberikan pelayanan baik kepada masyarakat,” kata Joko dalam keterangannya dikutip, Kamis (13/4/2023).
Pelantikan ini mewujudkan good governance berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta berorientasi pada pelayanan. Hal ini perlu dilakukan lantaran banyaknya tugas di tengah upaya pemulihan ekonomidan masa transisi pemindahan Ibu Kota.
Joko meminta kepada para pejabat yang memperoleh kepercayaan untuk selalu siap siaga, berdaya saing, transparan, akuntabel, dan profesional, terutama bagi mereka yang melayani masyarakat secara langsung.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang andal, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi dalam mendorong komitmen tersebut.
”Mari kita tanamkan rasa optimisme bersama untuk mewujudkan Jakarta yang maju dan sejahtera, menjaga persatuan dan kesatuan kebersamaan dalam suasana kebhinekaan dan toleransi yang tinggi,” tegasnya.
(ams)