Dirut Transjakarta Mundur, Politisi Perindo: Seleksi Direksi BUMD Perlu Dibenahi dan Libatkan Penegak Hukum

JAKARTA - Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M Kuncoro Wibowo mengundurkan dari jabatannya yang baru 2 bulan diembannya. Bahkan, seusai mundur Kuncoro dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi Bansos Kemensos.

Menyikapi kasus mundurnya Kuncoro, politisi muda Partai Perindo Michael Victor Sianipar yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital itu mengatakan, seleksi calon direksi BUMD perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang ke depan.
Baca juga: 3 Fakta di Balik Mundurnya Kuncoro Wibowo dari Dirut Transjakarta

“BUMD itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah. Pengelolaannya harus dijaga dengan baik. Jajaran direksinya perlu diisi orang-orang yang terbukti secara kapabilitas dan integritasnya. Proses seleksi yang transparan dan mendalam menjadi sangat penting agar tidak lagi kecolongan dengan diangkatnya orang-orang yang ternyata bermasalah,” ujar Michael, Kamis (16/3/2023).

Dia mempertanyakan kepatutan dan kelayakan seleksi direksi BUMD yang dilakukan Pemprov DKI. “Tentu ini menjadi pertanyaan publik kenapa direktur utama BUMD yang sangat strategis di Jakarta yang baru saja terpilih ternyata bermasalah. Saya apresiasi juga KPK yang cepat dan tegas bertindak. Jangan sampai ada budaya koruptif yang masuk melalui kepemimpinan bermasalah di Transjakarta,” ungkapnya.

Michael mengusulkan fit and proper test calon direksi BUMD di Jakarta dapat meminta pertimbangan dari instansi-instansi penegak hukum seperti KPK. Hal ini bertujuan agar penegak hukum berkesempatan mencegah orang-orang yang memiliki catatan untuk akhirnya diangkat.

“Istilahnya, KPK, Kejaksaan, dan Polri dapat memberi catatan kalau-kalau ada calon pejabat yang ternyata terindikasi terlibat dalam kasus-kasus. Tentu sifatnya confidential sesuai standar etika yang berlaku agar sifatnya masukan rahasia dari para penegak hukum,” katanya.

Kesalahan pengangkatan pejabat dapat berdampak besar terhadap kinerja pemerintahan dan perusahaan negara. Michael menyarankan agar pengangkatan tidak dilakukan tergesa-gesa dan jangan sampai warga Jakarta yang menjadi korban karena pembenahan BUMD yang terganggu.

“Saya harap ini jadi momen pembenahan direksi BUMD, mulai dari proses seleksi hingga akuntabilitas kinerja dan manajemen pimpinan BUMD. Perlu ketegasan dan keberanian membenahi dari Pemprov DKI,” ujarnya.