Politikus Perindo: Pemulung Tak Bisa Akses Layanan Pemerintah karena Data Kependudukan

JAKARTA - Pemulung sulit mengakses layanan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya karena data kependudukan. Itu disebabkan pemulung khususnya yang berada di Jabodetabek merupakan kaum urban.

Menurut politikus Partai Perindo yang juga Ketua Yayasan Balarenik Agusman, pemulung juga harus mendapatkan akses layanan pemerintah seperti masyarakat pada umumnya.
Baca juga: Perindo Bagikan 200 Nasi Kotak dan Masker pada Komunitas Pemulung di Jakarta Pusat

"Cuma masalahnya apakah mereka bisa mengakses atau pemerintah dalam hal ini bisa memberikan ruang dan kesempatan yang sama atau tidak memberikan kesempatan dan ruang sama untuk mereka bisa mengakses," ujar Agusman dalam Podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk 'Sampah adalah Berkah, Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan di Kampung Pemulung', Kamis (2/3/2023).

"Realitasnya sebagian pemulung belum bisa mengakses layanan pemerintah karena terkait data kependudukan," sambungnya.

Menurut dia, pemda yang di dalamnya terdapat pemulung memiliki prioritas melayani warga yang sesuai dengan data kependudukan daerahnya.

Masalah yang ditemui pemulung juga terkait kapasitas mereka terhadap sampah. Perlu ada pemotongan rantai ekonomi dalam pengolahan sampah sehingga pemulung dapat lebih sejahtera.

"Misalnya di sini ada pabrik pengolahan limbah plastik, berarti mereka tidak perlu melalui tahap tadi (dari pemulung hingga pabrik biji plastik), mereka boleh menjual langsung ke situ dengan nilai tambah yang lumayan," ujarnya.