Kepala Perwakilan BI Jakarta dan Pj Gubernur DKI Siap Kendalikan Inflasi Daerah

JAKARTA - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jakarta yang baru Arlyana Abubakar dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono siap bersinergi untuk mengendalikan inflasi daerah. Arlyana Abubakar menggantikan Onny Widjanarko.

Pengendalian inflasi Jakarta juga harus diimbangi beberapa kota pinggiran Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, ada tiga poin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Selain menguatkan sinergitas dengan Pemda, dia juga menekankan untuk menguatkan digitalisasi.
Baca juga: Inflasi Jakarta Terendah, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan UMKM

“Ada tiga hal yang harus diteruskan. Pertama, mengimplementasikan peran sebagai strategic advisor yang kredibel dan dapat diandalkan,” ujarnya, Jumat (24/2/2023).

Dia juga meminta Kepala Perwakilan BI Jakarta memperkuat langkah-langkah koordinasi dalam pengendaian inflasi dan mendorong digitalisasi daerah terlebih DKI Jakarta memiliki dukungan infrastruktur dan literasi digital yang sangat baik.

“Ketiga hal tersebut perlu diimplementasikan melalui sinergi dan kolaborasi yang erat dengan berbagai stakeholder di Jakarta,” tambahnya.

Heru Budi berjanji akan menyinergikan program perekonomian dengan Kantor Perwakilan BI Jakarta. Menurutnya, sinergi perlu dilakukan, bahkan melibatkan daerah penyangga Jakarta sebagai upaya menangani inflasi.

"Harapannya sinergitas itu bukan dengan DKI saja, tapi se-Jabodetabek. Karena, penanganan inflasi tidak bisa jika hanya dilakukan di Jakarta, sekitar Jakarta juga harus dibantu penurunan inflasinya," kata Heru.

Dalam waktu dekat, dia akan melakukan pertemuan khusus dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait penanganan inflasi. “Tadi saya sampaikan kepada kepala yang baru, cari waktu untuk kita kumpul dengan TPID dari Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok. Saya ajak dan undang ke Jakarta untuk diskusi," ucapnya.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI tengah menyiapkan skema agar perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan tidak berdampak kepada sektor yang lain.

"Pemprov DKI juga harus menjaga semua stabilitas yang ada saat ini. Ke depan sebagai global city, Jakarta akan terus menjaga kebijakan yang memudahkan masyarakat berkegiatan ekonomi. Kebijakan mendukung infrastruktur, pengendalian inflasi, peningkatan sarana-prasarana, itu harus kita jaga supaya tetap bisa melangkah setelah Ibu Kota pindah ke IKN," ungkap Heru Budi.