Miliki Mobil hingga Tanah, DKI Hapus 1,1 Juta Jiwa Data Penerima Bansos
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 1,1 juta data penduduk warga Jakarta yang tidak layak menerima bantuan sosial (bansos) telah dihapus. Mereka tidak masuk lagi ke kategori penduduk ekonomi lemah atau sudah pindah tempat tinggal dari Ibu Kota.
"Ada sebanyak 1,1 juta warga Jakarta kita delete dari data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang memang tidak patut mendapatkan bantuan. Mereka ini di antaranya memiliki mobil dan lainnya," ungkap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Heru mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil dan menemukan data sebanyak 200.000 jiwa akan dihapus dari penerima bansos karena sudah keluar dari Jakarta.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan menuturkan, data warga yang dihapus dikarenakan tingkat sosial ekonominya sudah meningkat misalnya memiliki tanah, mobil, hingga saham. "Nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," tuturnya.
Zudan juga meminta warga yang sebelumnya ber-KTP DKI dan sudah keluar untuk segera mengganti sesuai daerah domisili terkini.
"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI serius masalah data terlebih isu kemiskinan ekstrem dan stunting mencuat sehingga melakukan sejumlah sinkronisasi data mulai dari BPS, BKKBN, hingga Kemenko PMK.
"Ada sebanyak 1,1 juta warga Jakarta kita delete dari data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang memang tidak patut mendapatkan bantuan. Mereka ini di antaranya memiliki mobil dan lainnya," ungkap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Heru mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil dan menemukan data sebanyak 200.000 jiwa akan dihapus dari penerima bansos karena sudah keluar dari Jakarta.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan menuturkan, data warga yang dihapus dikarenakan tingkat sosial ekonominya sudah meningkat misalnya memiliki tanah, mobil, hingga saham. "Nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," tuturnya.
Zudan juga meminta warga yang sebelumnya ber-KTP DKI dan sudah keluar untuk segera mengganti sesuai daerah domisili terkini.
"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI serius masalah data terlebih isu kemiskinan ekstrem dan stunting mencuat sehingga melakukan sejumlah sinkronisasi data mulai dari BPS, BKKBN, hingga Kemenko PMK.
(hab)