SKPD DKI Diminta Saling Bersinergi untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
loading...
Seorang warga tampak menjemur pakaian di lokasi dengan permukiman padat penduduk. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta diminta bersinergi mengatasi kemiskinan ekstrem . Khususnya, mitra kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, tahun 2022 kemiskinan di Ibu Kota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa.
“Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem. Karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, Jumat (17/2/2023).
Anggara mengingatkan, Dinas Sosial melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya,” tuturnya.
Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT). Sehingga dapat memenuhi kebutuhan balita dan anak sesuai standar kesehatan.
“Pemenuhan gizi kita ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikkan, supaya PMT yang kita berikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan,” ucap politikus PSI ini.
Lebih lanjut, Anggara juga meminta Dinas Pendidikan agar tahun 2024 Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. Ia menilai dua program tersebut mampu menanggulangi kemiskinan Jakarta.
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, tahun 2022 kemiskinan di Ibu Kota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa.
“Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem. Karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, Jumat (17/2/2023).
Anggara mengingatkan, Dinas Sosial melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya,” tuturnya.
Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT). Sehingga dapat memenuhi kebutuhan balita dan anak sesuai standar kesehatan.
“Pemenuhan gizi kita ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikkan, supaya PMT yang kita berikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan,” ucap politikus PSI ini.
Lebih lanjut, Anggara juga meminta Dinas Pendidikan agar tahun 2024 Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. Ia menilai dua program tersebut mampu menanggulangi kemiskinan Jakarta.
(mhd)
Explore More