Jelang Pemilu 2024, DPRD DKI Jakarta Sorot Tingginya Angka Golput dan NIK Ganda
Kamis, 19 Januari 2023 - 09:44 WIB
Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono minta Disdukcapil terus menyempurnakan data pemilih jelang Pemilu 2024. Foto: MPI/Dok
JAKARTA - DPRD DKI menyoroti tingginya angka golput dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) ganda di Jakarta. Untuk itu, DPRD minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar terus menyempurnakan data pemilih jelang Pemilu 2024.
Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pada pemilu terakhir angka golput akibat administratif mencapai 5 persen. Untuk itu, pada tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023, Disdukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan agar hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.
“Banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu, mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif. Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk nyoblos,” kata Mujiyono, Kamis (19/1/2023).
Politikus Partai Demokrat itu juga menyoroti masih adanya NIK ganda. Bahkan mirisnya persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.
“Banyak sekali. Seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada, cuma setelah dicek di database NIK-nya itu dobel,” ucapnya.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD. Beberapa waktu lalu, Disdukcapil memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang libatkan KPUD DKI Jakarta.
“KPU provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu. Ini akan menjadi rutin, nanti dengan KPUD dalam menjelang pemilu," ucap Budi.
Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pada pemilu terakhir angka golput akibat administratif mencapai 5 persen. Untuk itu, pada tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023, Disdukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan agar hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.
“Banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu, mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif. Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk nyoblos,” kata Mujiyono, Kamis (19/1/2023).
Politikus Partai Demokrat itu juga menyoroti masih adanya NIK ganda. Bahkan mirisnya persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.
“Banyak sekali. Seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada, cuma setelah dicek di database NIK-nya itu dobel,” ucapnya.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD. Beberapa waktu lalu, Disdukcapil memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang libatkan KPUD DKI Jakarta.
“KPU provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu. Ini akan menjadi rutin, nanti dengan KPUD dalam menjelang pemilu," ucap Budi.
(thm)
tulis komentar anda