BPTJ Kaji Kereta Gantung di Puncak Rp7,31 Triliun, Bupati Bogor: Kemahalan

BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin menyebut nominal Rp7,31 triliun oleh BPTJ terkait hasil kajian awal pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di kawasan Puncak terlampau mahal. Namun, dia menyarankan menyelesaikan pembangunan Jalur Puncak 2 mengatasi kemacetan.

”Kemahalan kalau menurut saya. Lebih baik Puncak 2 aja selesaikan, kalau ada anggarannya silakan,” kata Ade Yasin, Selasa (22/3/2022).

Ade menilai pembangunan Jalur Puncak 2 lebih sedikit memakan biaya dibandingkan dengan kereta AGT dan kereta gantung. Karena, jika di hitung nominal pembangunannya kurang dari Rp 1 triliun.”Nggak akan sampai Rp7 triliun kalau Puncak 2. Rp1 triliun juga kurang,” ujarnya.



Kereta AGT dan kereta gantung, kata dia, lebih cocok digunakan sebagai wisata. Sedangkan, Jalur Puncak 2 akan membantu masyarakat yang akan menuju wilayah Cianjur atau Bandung.

”Saya kira kalau kereta gantung untuk wisatanya aja. Tapi kepentingan masyarakat yang akan menuju Bandung atau Cianjur, kurang terbantu. Tapi kalau Puncak 2 kan keluarnya di Cianjur, masyarakat yang ke Bandung bisa lewat situ,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (mengaku sudah penah melakukan kajian awal awal kemungkinan pembangunan kereta gantung di Puncak, Kabupaten Bogor dalam bentuk Outline Business Case (OCB) pada 2021.

Hasil kajian merekomendasikan bentuk moda transportasi berbasis rel yang paling memungkinkan dibangun adalah kombinasi antara kereta AGT (Automated Guideway Transit) dan kereta gantung.

Salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun moda transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak adalah biaya yang cukup besar. Kajian yang dilakukan BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 triliun.