Warga Korban Banjir Minta Anggaran Perbaikan Kali Mampang Tak Dipotong
Jum'at, 11 Maret 2022 - 12:37 WIB
Dua alat berat tengah melakukan pengerukan di Kali Mampang, Jakarta Selatan. Foto: Istimewa
JAKARTA - Warga Korban Banjir meminta pengerukan dan perbaikan Kali Mampang segera dilakukan meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut bandingnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Sebelumnya, Anies sempat mengajukan banding terkait putusan PTUN untuk memperjelas data pengerukan Kali Mampang.
Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir Francine Widjojo juga meminta, agar anggaran pengerukan Kali Mampang tidak dipotong. Karena, hal itu dapat menghambatnya.
"Penurapan Kali Mampang agar sesegera mungkin dimulai prosesnya. Anggarannya jangan dipotong, karena salah satu pengakuan Tergugat dalam persidangan adalah kurangnya anggaran yang menghambat pelaksanaan pengendalian banjir di DKI Jakarta sehingga belum terasa pelaksanaannya sampai ke area tempat tinggal Para Penggugat," terang Francine kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Menurut kuasa hukum warga koban banjir ini, dicabutnya upaya hukum banding Anies, diharapkan pengerukan Kali Mampang tetap dilakukan meski tanpa gugatan. Namun, dilakukan rutin setiap tahunnya sampai tuntas seperti yang dilakukan oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
"Juga diprioritaskan pada kali-kali di DKI Jakarta yang mengalami pendangkalan parah," tuturnya.
Dia meminta, Anies serius melakukan program pengendalian banjir, khususnya normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional dan daerah, termasuk normalisasi Kali Mampang dan Kali Krukut. Kemudian, pemulihan kapasitas aliran mantap Kali Cipinang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2030.
Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir Francine Widjojo juga meminta, agar anggaran pengerukan Kali Mampang tidak dipotong. Karena, hal itu dapat menghambatnya.
"Penurapan Kali Mampang agar sesegera mungkin dimulai prosesnya. Anggarannya jangan dipotong, karena salah satu pengakuan Tergugat dalam persidangan adalah kurangnya anggaran yang menghambat pelaksanaan pengendalian banjir di DKI Jakarta sehingga belum terasa pelaksanaannya sampai ke area tempat tinggal Para Penggugat," terang Francine kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Menurut kuasa hukum warga koban banjir ini, dicabutnya upaya hukum banding Anies, diharapkan pengerukan Kali Mampang tetap dilakukan meski tanpa gugatan. Namun, dilakukan rutin setiap tahunnya sampai tuntas seperti yang dilakukan oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
"Juga diprioritaskan pada kali-kali di DKI Jakarta yang mengalami pendangkalan parah," tuturnya.
Dia meminta, Anies serius melakukan program pengendalian banjir, khususnya normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional dan daerah, termasuk normalisasi Kali Mampang dan Kali Krukut. Kemudian, pemulihan kapasitas aliran mantap Kali Cipinang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2030.
(mhd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda