Ini Penyebab Pemprov DKI Lambat Serap Anggaran Dana PEN
Senin, 07 Maret 2022 - 16:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza).Foto/MPI/Dok
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat dinilai cukup kompleks. Hal itulah yang menjadi alasan Pemprov DKI lambat menyerap pinjaman uang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sejak 2020 lalu.
“Dana PEN itu ada tahapannya ya, jadi tidak mudah harus ada standar yang dipenuhi. Sejauh ini 2020-2021 bisa berjalan dengan baik, Insya Allah 2022 juga dengan sisa yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).
Ariza menuturkan, dana PEN mayoritas digunakan untuk pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Kita gunakan untuk kepentingan infrastruktur, termasuk soal pengendalian banjir jadi sisa yang ada juga kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur seperti yang sudah di sepakati bersama," tuturnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mendapat dana PEN dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
Ada beberapa proyek yang dikerjakan Dinas SDA selama tiga tahun. Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian, pembangunan vertikal drainase, serta sistem informasi penunjang banjir.
“Dana PEN itu ada tahapannya ya, jadi tidak mudah harus ada standar yang dipenuhi. Sejauh ini 2020-2021 bisa berjalan dengan baik, Insya Allah 2022 juga dengan sisa yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).
Ariza menuturkan, dana PEN mayoritas digunakan untuk pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Kita gunakan untuk kepentingan infrastruktur, termasuk soal pengendalian banjir jadi sisa yang ada juga kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur seperti yang sudah di sepakati bersama," tuturnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mendapat dana PEN dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
Ada beberapa proyek yang dikerjakan Dinas SDA selama tiga tahun. Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian, pembangunan vertikal drainase, serta sistem informasi penunjang banjir.
(hab)
tulis komentar anda