Ini Sederet Program Pembangunan DKI Jakarta pada 2023
Jum'at, 25 Februari 2022 - 17:53 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 secara virtual, Jumat (25/2/2022. Foto: MPI/Refi Sandi
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan program kerja pada tahun 2023. Program pembangunan yang akan dijalankan diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) membeberkan, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada 2023 fokus pada ketahanan kota terutama di sektor kesehatan, infrastruktur, dan pangan. Kemudian transformasi ekonomi dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital, dan pelayanan publik.
"Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pendidikan, mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon, serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru," ujar Ariza saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 secara virtual, Jumat (25/2/2022.
Untuk penanganan permasalahan tahunan, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas, akan terus ditingkatkan.
Ariza menyebut program yang telah berjalan dengan baik seperti kolaborasi, kesetaraan kesempatan yang sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture, merupakan warisan yang tetap perlu dilanjutkan.
"Asumsi makro pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yakni pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada angka 5,8 persen; tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 8,21; rasio gini sebesar 0,399; indeks pembangunan manusia sebesar 81,9; dan penurunan gas rumah kaca sebesar 19,3 persen," bebernya.
Politisi Partai Gerindra itu menawarkan 'creative financing' sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan yang perlu terus dicari dan dikembangkan. Demi terlaksananya program-program pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan APBD, para Kepala Organiasi Perangkat Daerah agar memastikan seluruh rencana kerja tahun 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.
"Dengan demikian, program kerja yang dijalankan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan. Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekadar mencapai output, namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," tandasnya.
Turut hadir dalam forum konsultasi publik ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan DPRD DKI Jakarta, pimpinan di lingkungan pemerintah pusat, dan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Direktur Utama BUMD, Rektor Universitas atau Institut, pimpinan organisasi internasional, organisasi sosial, asosiasi profesi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta pakar/ahli sebagai narasumber.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) membeberkan, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada 2023 fokus pada ketahanan kota terutama di sektor kesehatan, infrastruktur, dan pangan. Kemudian transformasi ekonomi dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital, dan pelayanan publik.
"Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pendidikan, mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon, serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru," ujar Ariza saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 secara virtual, Jumat (25/2/2022.
Untuk penanganan permasalahan tahunan, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas, akan terus ditingkatkan.
Ariza menyebut program yang telah berjalan dengan baik seperti kolaborasi, kesetaraan kesempatan yang sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture, merupakan warisan yang tetap perlu dilanjutkan.
"Asumsi makro pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yakni pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada angka 5,8 persen; tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 8,21; rasio gini sebesar 0,399; indeks pembangunan manusia sebesar 81,9; dan penurunan gas rumah kaca sebesar 19,3 persen," bebernya.
Politisi Partai Gerindra itu menawarkan 'creative financing' sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan yang perlu terus dicari dan dikembangkan. Demi terlaksananya program-program pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan APBD, para Kepala Organiasi Perangkat Daerah agar memastikan seluruh rencana kerja tahun 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.
"Dengan demikian, program kerja yang dijalankan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan. Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekadar mencapai output, namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," tandasnya.
Turut hadir dalam forum konsultasi publik ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan DPRD DKI Jakarta, pimpinan di lingkungan pemerintah pusat, dan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Direktur Utama BUMD, Rektor Universitas atau Institut, pimpinan organisasi internasional, organisasi sosial, asosiasi profesi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta pakar/ahli sebagai narasumber.
(thm)
tulis komentar anda