Penyebab Bus Transjakarta Kerap Kecelakaan versi Serikat Pekerja
Rabu, 08 Desember 2021 - 13:57 WIB
Petugas mengevakuasi bus TransJakarta yang menabrak separator di Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (3/12/2021). Foto: SINDOnews/Antara
JAKARTA - Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) membeberkan sejumlah kondisi di PT Transjakarta yang dianggap sebagai penyebab bus kerap kecelakaan . SPTJ meminta segera dilakukan evaluasi.
Ketua SPTJ Jan Oratmangun mengatakan sangat prihatin dengan banyaknya kecelakaan yang menimpa bus Transjakarta belakangan ini. Untuk itu, serikat pekerja meminta pertemuan bipartit semua serikat yang ada di Transjakarta dengan manajemen, untuk membahas kinerja dan perbaikan sistem perusahaan.
“Serikat pekerja menilai kualitas layanan menurun. Ini adalah dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” ujar Jan, Rabu (8/12/2021).
Menurut dia, akibat kebijakan profit oriented itu terjadi sub kebijakan efisiensi anggaran di tingkat lapangan. "Kebijakan efisiensi ini menurut kami adalah kebijakan salah kaprah," tandasnya.
Ia mencontohkan beberapa efesiensi yang dilakukan, tidak adanya lagi petugas di dalam bus. Padalah petugas itu seharusnya bisa menjadi pengingat bagi pramudi demi memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.
Kebijakan salah kaprah lainnya, kata Jan, fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Fungsi control operasional yang tadinya dilakukan oleh petugas pengendalian di setiap koridor/rute dengan skema 3 orang petugas pengendali, saat ini dikerucutkan hingga hanya 1 orang di setiap koridor. Sehingga pengawasan terhadap perilaku mengemudi pramudi di koridor untuk menerapakan standar pelayanan minimum menjadi lemah.
“Kembalikan fungsi dan marwah Transjakarta ke hakekatnya transportasi publik yang benar-benar menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) yang tentu berbasis padat karya untuk menyerap tenaga kerja, bukan berbasis padat teknologi,” pintanya.
Ia juga meminta peningkatan kualitas layanan sesuai standar SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus agar kualitas layanan menjadi baik dan masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik.
“Selain itu, perlu dikuatkan kembali fungsi kontrol dan pengawasan Transjakarta sebagai regulator terhadap operator. Bagaimana masyarakat mau naik Transjakarta kalau kualitas layanan buruk, tidak aman, dan tidak nyaman. Boleh lakukan efesiaensi dan mengunakan sistem, tetapi jangan salah kapra dan mengabaikan keselamatan,” pungkasnya.
Ketua SPTJ Jan Oratmangun mengatakan sangat prihatin dengan banyaknya kecelakaan yang menimpa bus Transjakarta belakangan ini. Untuk itu, serikat pekerja meminta pertemuan bipartit semua serikat yang ada di Transjakarta dengan manajemen, untuk membahas kinerja dan perbaikan sistem perusahaan.
“Serikat pekerja menilai kualitas layanan menurun. Ini adalah dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” ujar Jan, Rabu (8/12/2021).
Menurut dia, akibat kebijakan profit oriented itu terjadi sub kebijakan efisiensi anggaran di tingkat lapangan. "Kebijakan efisiensi ini menurut kami adalah kebijakan salah kaprah," tandasnya.
Ia mencontohkan beberapa efesiensi yang dilakukan, tidak adanya lagi petugas di dalam bus. Padalah petugas itu seharusnya bisa menjadi pengingat bagi pramudi demi memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.
Kebijakan salah kaprah lainnya, kata Jan, fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Fungsi control operasional yang tadinya dilakukan oleh petugas pengendalian di setiap koridor/rute dengan skema 3 orang petugas pengendali, saat ini dikerucutkan hingga hanya 1 orang di setiap koridor. Sehingga pengawasan terhadap perilaku mengemudi pramudi di koridor untuk menerapakan standar pelayanan minimum menjadi lemah.
“Kembalikan fungsi dan marwah Transjakarta ke hakekatnya transportasi publik yang benar-benar menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) yang tentu berbasis padat karya untuk menyerap tenaga kerja, bukan berbasis padat teknologi,” pintanya.
Baca Juga
Ia juga meminta peningkatan kualitas layanan sesuai standar SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus agar kualitas layanan menjadi baik dan masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik.
“Selain itu, perlu dikuatkan kembali fungsi kontrol dan pengawasan Transjakarta sebagai regulator terhadap operator. Bagaimana masyarakat mau naik Transjakarta kalau kualitas layanan buruk, tidak aman, dan tidak nyaman. Boleh lakukan efesiaensi dan mengunakan sistem, tetapi jangan salah kapra dan mengabaikan keselamatan,” pungkasnya.
(thm)
tulis komentar anda