Kerja Anies Dikritik Politisi PDIP, Ariza: Kinerja Gubernur Sesuai RPJMD Sudah Tercapai
Kamis, 14 Oktober 2021 - 21:28 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza).Foto/MPI/Dok
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menanggapi kritik dari politisi PDIP Hardiyanto Kenneth terkait pelaksanaan pendataan penataan kampung kumuh di Jakarta yang masih jauh dari target. Ariza menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan sudah sangat baik.
"Evaluasi empat tahun kinerja Anies Baswedan dinilai baik karena tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi," ungkap Ariza kepada wartawan di Balai Kota pada Kamis (14/10/2021).
Ariza mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk memenuhi janji-janji. Namun, hal ini tidak senada dengan pandangan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.
Kenneth menilai pelaksanaan pendataan penataan kampung kumuh di Jakarta masih jauh dari target. Dia pun meminta agar Pemprov DKI melakukan evaluasi.
"Pada praktiknya juga tidak tepat sasaran dan itu jauh dari yang diharapkan dan saya temukan di lapangan ada kampung yang tidak kumuh malah masuk dalam list program," ujar Kenneth kepada wartawan di Balai Kota pada Kamis (14/10/2021).
Menurut Kenneth, penataan kampung kumuh dengan program Collaborative Implementation Program (CIP) dan Community Action Plan (CAP) di Jakarta sejauh ini belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2018-2022.
Diketahui dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tertera ada 445 RW masuk dalam kategori RW Kumuh. Kenneth menyebut ada beberapa permukiman yang terbilang sangat kumuh seperti di Kecamatan Tambora, Cengkareng dan Kalideres.
"Evaluasi empat tahun kinerja Anies Baswedan dinilai baik karena tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi," ungkap Ariza kepada wartawan di Balai Kota pada Kamis (14/10/2021).
Ariza mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk memenuhi janji-janji. Namun, hal ini tidak senada dengan pandangan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.
Kenneth menilai pelaksanaan pendataan penataan kampung kumuh di Jakarta masih jauh dari target. Dia pun meminta agar Pemprov DKI melakukan evaluasi.
"Pada praktiknya juga tidak tepat sasaran dan itu jauh dari yang diharapkan dan saya temukan di lapangan ada kampung yang tidak kumuh malah masuk dalam list program," ujar Kenneth kepada wartawan di Balai Kota pada Kamis (14/10/2021).
Menurut Kenneth, penataan kampung kumuh dengan program Collaborative Implementation Program (CIP) dan Community Action Plan (CAP) di Jakarta sejauh ini belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2018-2022.
Diketahui dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tertera ada 445 RW masuk dalam kategori RW Kumuh. Kenneth menyebut ada beberapa permukiman yang terbilang sangat kumuh seperti di Kecamatan Tambora, Cengkareng dan Kalideres.
(hab)
tulis komentar anda