Pemberian Dana Bantuan saat Covid-19 Harus Tepat Sasaran
Selasa, 02 Juni 2020 - 09:30 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad. Foto: Ist
JAKARTA - Demi mengembalikan ekonomi negara saat pandemi Covid-19 , pemerintah bakal mengucurkan dana talangan ke sejumlah BUMN.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai bantuan dana talangan harus tepat sasaran. Jangan sampai pendanaan ini malah disalahgunakan.
Dia mencontohkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mendapatkan bantuan sebesar Rp8,5 triliun. Menurutnya, jangan sampai dana itu digunakan untuk pembayaran utang Garuda Indonesia yang diketahui jatuh tempo pada Juni ini.
"Ini mengkhawatirkan kita karena Garuda kita tahu pada Juni 2020 ini jatuh tempo utang mereka senilai USD500 juta. Apakah dana talangan ini dimaksudkan untuk itu?" ujar Kamrussamad dalam diskusi virtual, Senin (1/6/2020).
Garuda tercatat memiliki jatuh tempo pada 3 Juni 2020 berupa sukuk global dengan nilai penerbitan USD496,84 juta atau sekitar Rp7,5 triliun (kurs Rp15.000). (Baca juga: Pimpinan DPR Usulkan Sekolah Daring dengan Pola Normal)
Kamrussamad melanjutkan seharusnya Garuda Indonesia bisa melakukan renegosiasi mengenai utang jatuh tempo. Apalagi hampir seluruh negara saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. "Harusnya kalau ada utang jatuh tempo itu renegosiasi, karena semua negara itu terdampak. Dan saya percaya ada jalan keluar akan hal itu," ucapnya.
Berdasarkan bahan materi Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR, urgensi dana talangan kepada Garuda Indonesia karena perusahaan pelat merah tersebut memerlukan kas jangka pendek dan chip in ekuitas tidak favourable bagi pemegang saham minoritas.
Selain itu, pemberian dana talangan juga untuk menghindari potensi monopoli di industri serta benchmark negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jerman. (Baca juga: NasDem DKI Berharap PSBB Jakarta Diperpanjang Lagi)
Pendapat sama diberikan Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Dana talangan yang diberikan pemerintah kepada BUMN hampir dipastikan untuk bayar utang. Hal itu lantaran dinilai tak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.
"Meskipun saya enggak bisa pastikan 100 persen untuk bayar utang karena mereka enggak bisa bayar. Tapi, kalau dilihat angkanya hampir-hampir mirip dengan utang mereka. Perumnas, Garuda Indonesia angkanya hampir sama dengan utang jatuh temponya," ujarnya.
Pemerintah mengucurkan Rp32,65 triliun sebagai talangan atau investasi untuk modal kerja kepada enam BUMN. Selain Garuda, Perum Perumnas (Persero) juga mendapatkan talangan sebesar Rp650 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp4 triliun, Perum Bulog Rp13 triliun, serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp3 triliun.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai bantuan dana talangan harus tepat sasaran. Jangan sampai pendanaan ini malah disalahgunakan.
Dia mencontohkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mendapatkan bantuan sebesar Rp8,5 triliun. Menurutnya, jangan sampai dana itu digunakan untuk pembayaran utang Garuda Indonesia yang diketahui jatuh tempo pada Juni ini.
"Ini mengkhawatirkan kita karena Garuda kita tahu pada Juni 2020 ini jatuh tempo utang mereka senilai USD500 juta. Apakah dana talangan ini dimaksudkan untuk itu?" ujar Kamrussamad dalam diskusi virtual, Senin (1/6/2020).
Garuda tercatat memiliki jatuh tempo pada 3 Juni 2020 berupa sukuk global dengan nilai penerbitan USD496,84 juta atau sekitar Rp7,5 triliun (kurs Rp15.000). (Baca juga: Pimpinan DPR Usulkan Sekolah Daring dengan Pola Normal)
Kamrussamad melanjutkan seharusnya Garuda Indonesia bisa melakukan renegosiasi mengenai utang jatuh tempo. Apalagi hampir seluruh negara saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. "Harusnya kalau ada utang jatuh tempo itu renegosiasi, karena semua negara itu terdampak. Dan saya percaya ada jalan keluar akan hal itu," ucapnya.
Berdasarkan bahan materi Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR, urgensi dana talangan kepada Garuda Indonesia karena perusahaan pelat merah tersebut memerlukan kas jangka pendek dan chip in ekuitas tidak favourable bagi pemegang saham minoritas.
Selain itu, pemberian dana talangan juga untuk menghindari potensi monopoli di industri serta benchmark negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jerman. (Baca juga: NasDem DKI Berharap PSBB Jakarta Diperpanjang Lagi)
Pendapat sama diberikan Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Dana talangan yang diberikan pemerintah kepada BUMN hampir dipastikan untuk bayar utang. Hal itu lantaran dinilai tak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.
"Meskipun saya enggak bisa pastikan 100 persen untuk bayar utang karena mereka enggak bisa bayar. Tapi, kalau dilihat angkanya hampir-hampir mirip dengan utang mereka. Perumnas, Garuda Indonesia angkanya hampir sama dengan utang jatuh temponya," ujarnya.
Pemerintah mengucurkan Rp32,65 triliun sebagai talangan atau investasi untuk modal kerja kepada enam BUMN. Selain Garuda, Perum Perumnas (Persero) juga mendapatkan talangan sebesar Rp650 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp4 triliun, Perum Bulog Rp13 triliun, serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp3 triliun.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda