Bekasi Punya 11 Kawasan Industri dan 7.600 Perusahaan tapi Pengangguran Tinggi, ASPHRI Siap Bantu
Sabtu, 29 Mei 2021 - 15:34 WIB
Yosminaldi usai terpilih kembali dalam menahkodai ASPHRI di Cikarang, Sabtu (29/5/2021). Foto: SINDOnews/Abdullah M Surjaya
BEKASI - Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI) siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam meningkatkan kompetensi bagi warga lokal agar bisa terserap ke dunia industri. Sebab, peran ASPHRI sangat dibutuhkan pemerintah dalam menekan angka pengangguran di setiap wilayah.
Ketua ASPHRI Yosminaldi mengatakan, sebagai wadah bagian sumber daya manusia, perusahaan berkeinginan agar bisa merekrut tenaga kerja lokal yang sesuai dengan Perda Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016, yang mengisyaratkan 30 persen putra daerah. Tetapi karena minimnya kompetensi, maka mereka terpaksa memperkerjakan dari luar daerah.
”Secara faktual, tenaga kerja lokal kalah bernaung dengan pendatang. Sebenarnya bukan skill tapi attitude, kedisiplinan kurang, mental kerja, dan motivasi, sehingga jika angkatan usia kerja ingin diterima di dunia industri, pemerintah daerah harus memfasilitasi peningkatan soft skill,” kata Yosminaldi usai terpilih kembali dalam menahkodai ASPHRI di Cikarang, Sabtu (29/5/2021).
Menurut dia, dalam membantu meningkatkan kompetensi pekerja, ASPHRI telah memberikan pelatihan, pemagangan dan penyusunan sertifikasi bagi perusahaan di kawasan industri. ”Selama lima tahun ini, kami banyak membantu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan yang bekerjasama dengan perusahaan di kawasan,” jelasnya.
Terkait peran HR di perusahaan, dia juga meminta anggotanya agar mampu menjalankan aturan dari pemerintah ke pengusaha dan pekerja. ”HR mesti mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja, seimbang, mewakil pengusaha, dan menyerap aspirasi pekerja yang sesuai ketentuan undang-undang,” ungkapnya.
Terkait kegiatan Munas, Yosminaldi menyebut ada 3 agenda, yakni penetapan ketua umum masa bakti 2021-2023, perubahan AD/ART, dan rekomendasi organisasi. ”Ada sepuluh rekomendasi yang kami berikan ke pemerintah, pengusaha dan pekerja, berkaitan dengan kondisi hubungan industrial saat ini, diantaranya soal pemagangan, upah, tenaga kerja asing dan sebagainya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yosminaldi sebagai Ketua ASPHRI. Untuk itu, dia meminta ASPHRI menjadi jembatan dengan pemerintah. ”Tentunya dengan adanya kerja sama ini, peluang lowongan kerja di setiap perusahaan bisa terbuka, dan kerja sama ini yang kami minta dengan ASPHRI,” katanya.
Menurut dia, permasalahan yang ada di DKI Jakarta hampir sama dengan wilayah Bekasi. Apalagi potensi tenaga kerja di Bekasi sangat besar. Bayangkan, di Kabupaten Bekasi terdapat 11 Kawasan Industri dan 7.600 perusahaan. ”Ketika mengadakan munas di sini sangat tepat. Banyak juga permasalahan tenaga kerja di Bekasi, jadi hal ini bisa pembahasan kita semua,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, Kabupaten Bekasi menyimpan pengangguran tertinggi di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya 8,04 persen, setelah pandemi Corona ini naik menjadi 11 persen. Apalagi, sebelumnya perusahaan industri bisa memproduksi angkatan kerja hamper 11 ribu setiap tahunya. ”Sekarang malah terhenti akibat wabah corona,” tegasnya.
Ketua ASPHRI Yosminaldi mengatakan, sebagai wadah bagian sumber daya manusia, perusahaan berkeinginan agar bisa merekrut tenaga kerja lokal yang sesuai dengan Perda Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016, yang mengisyaratkan 30 persen putra daerah. Tetapi karena minimnya kompetensi, maka mereka terpaksa memperkerjakan dari luar daerah.
”Secara faktual, tenaga kerja lokal kalah bernaung dengan pendatang. Sebenarnya bukan skill tapi attitude, kedisiplinan kurang, mental kerja, dan motivasi, sehingga jika angkatan usia kerja ingin diterima di dunia industri, pemerintah daerah harus memfasilitasi peningkatan soft skill,” kata Yosminaldi usai terpilih kembali dalam menahkodai ASPHRI di Cikarang, Sabtu (29/5/2021).
Menurut dia, dalam membantu meningkatkan kompetensi pekerja, ASPHRI telah memberikan pelatihan, pemagangan dan penyusunan sertifikasi bagi perusahaan di kawasan industri. ”Selama lima tahun ini, kami banyak membantu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan yang bekerjasama dengan perusahaan di kawasan,” jelasnya.
Terkait peran HR di perusahaan, dia juga meminta anggotanya agar mampu menjalankan aturan dari pemerintah ke pengusaha dan pekerja. ”HR mesti mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja, seimbang, mewakil pengusaha, dan menyerap aspirasi pekerja yang sesuai ketentuan undang-undang,” ungkapnya.
Terkait kegiatan Munas, Yosminaldi menyebut ada 3 agenda, yakni penetapan ketua umum masa bakti 2021-2023, perubahan AD/ART, dan rekomendasi organisasi. ”Ada sepuluh rekomendasi yang kami berikan ke pemerintah, pengusaha dan pekerja, berkaitan dengan kondisi hubungan industrial saat ini, diantaranya soal pemagangan, upah, tenaga kerja asing dan sebagainya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yosminaldi sebagai Ketua ASPHRI. Untuk itu, dia meminta ASPHRI menjadi jembatan dengan pemerintah. ”Tentunya dengan adanya kerja sama ini, peluang lowongan kerja di setiap perusahaan bisa terbuka, dan kerja sama ini yang kami minta dengan ASPHRI,” katanya.
Menurut dia, permasalahan yang ada di DKI Jakarta hampir sama dengan wilayah Bekasi. Apalagi potensi tenaga kerja di Bekasi sangat besar. Bayangkan, di Kabupaten Bekasi terdapat 11 Kawasan Industri dan 7.600 perusahaan. ”Ketika mengadakan munas di sini sangat tepat. Banyak juga permasalahan tenaga kerja di Bekasi, jadi hal ini bisa pembahasan kita semua,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, Kabupaten Bekasi menyimpan pengangguran tertinggi di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya 8,04 persen, setelah pandemi Corona ini naik menjadi 11 persen. Apalagi, sebelumnya perusahaan industri bisa memproduksi angkatan kerja hamper 11 ribu setiap tahunya. ”Sekarang malah terhenti akibat wabah corona,” tegasnya.
(thm)
tulis komentar anda