DPR Dorong Pembenahan Lapas di Jakarta
Jum'at, 22 Januari 2021 - 13:01 WIB
Komisi III DPR menyarankan Kemenkumham untuk melakukan pembenahan pengelolaan lapas-lapas di Jakarta. Foto/Ilustrasi.istimewa
JAKARTA - Komisi III DPR menyarankan Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) untuk melakukan pembenahan pengelolaan lapas-lapas di Jakarta. Kemenkumham pun diminta tak segan-segan melakukan evaluasi terhadap pimpinan Kanwilkumham DKI Jakarta bila diperlukan.
Anggota Komisi III DPR RI, Supriyansyah mengatakan, banyaknya permasalahan di sejumlah lapas di Jakarta seharusnya membuat Kemenkumham bergerak cepat melakukan pembenahan. Dimana Menteri Hukum dan HAM harus bertindak lebih tegas lagi kepada jajarannya.
Menurut dia, dengan adanya sejumlah rentetan permasalahan yang melibatkan napi sudah seharusnsya Menkuham melakukan evaluasi dilingkungan Kanwilkumham DKI Jakarta. "Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera bertindak dengan mengevaluasi pimpinan Kanwilkumham DKI," katanya, Kamis (21/1/2021).
Dikatakan politisi partai Golkar ini, selama ini memang menindakan pelanggaran hanya sampai setingkat Kepala Lapas maupun Kepala Rutan yang menjabat. Seharusnya, pucuk pimpinan yang ada ditingkat daerah pun perlu dilakukan evaluasi juga.
"Karena hal itu juga demi membuat lapas menjadi lebih baik. Dan semoga di awal tahun 2021 ini sudah bisa dimulai inspeksi ke semua daerah," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Supriyansyah mengatakan, banyaknya permasalahan di sejumlah lapas di Jakarta seharusnya membuat Kemenkumham bergerak cepat melakukan pembenahan. Dimana Menteri Hukum dan HAM harus bertindak lebih tegas lagi kepada jajarannya.
Menurut dia, dengan adanya sejumlah rentetan permasalahan yang melibatkan napi sudah seharusnsya Menkuham melakukan evaluasi dilingkungan Kanwilkumham DKI Jakarta. "Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera bertindak dengan mengevaluasi pimpinan Kanwilkumham DKI," katanya, Kamis (21/1/2021).
Dikatakan politisi partai Golkar ini, selama ini memang menindakan pelanggaran hanya sampai setingkat Kepala Lapas maupun Kepala Rutan yang menjabat. Seharusnya, pucuk pimpinan yang ada ditingkat daerah pun perlu dilakukan evaluasi juga.
"Karena hal itu juga demi membuat lapas menjadi lebih baik. Dan semoga di awal tahun 2021 ini sudah bisa dimulai inspeksi ke semua daerah," ujarnya.
(hab)
tulis komentar anda