Apresiasi PMI, Anies Baswedan Minta Perusahaan Taat PSBB
Rabu, 15 April 2020 - 14:20 WIB
Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto/Humas DKI
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengapresiasi Palang Merah Indonesia (PMI) dalam upaya sterilisasi kawasan Jakarta menggunakan kendaraan dengan teknologi pengembunan. Seluruh perusahaan diharap mentaati pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak massif untuk membantu melakukan disinfeksi di Jakarta, sterilisasi Ibu Kota. Alat-alat yang digunakan sesuai dengan apa yang harus dilakukan yaitu membuat embun, dimana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi.
"Jadi kami mengapresiasi sekali, insya Allah ini memberikan manfaat bagi Jakarta dan Jabodetabek juga karena operasinya di kawasan Jabodetabek," kata Anies usai melepas rombongan kendaraan sterilisasi kota bersama Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla di Markas Pusat PMI yang juga merupakan Gudang Darurat Pencegahan Covid-19, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2020).
Anies menjelaskan, gerakan penanganan Covid-19 telah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan bekerja sama agar pandemi ini segera mereda. Untuk itu dia menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang masih beroperasi dengan kehadiran karyawan di kantor selama masa PSBB.
Menurut Anies, penuhnya KRL Commuter dan kendaraan umum lainnya k karena perusahaannya tetap beroperasi. Selama perusahaan tetap beroperasi, maka kendaraan umum juga akan penuh. Dia pastikan bahwa semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi, mulai dari pencabutan perizinan, sampai dengan sanksi-sanksi lainnya
"Saya perlu tegaskan di sini karena ini adalah soal melindungi seluruh warga, melindungi masyarakat kita. Ini bukan kepentingan pemerintah. Ini bukan kepentingan swasta. Ini kepentingan setiap warga negara. Kita melindungi semuanya dengan cara mengurangi aktivitas, dengan cara berada di rumah. Saya betul-betul berharap ini ditaati, sehingga kami tidak harus memberikan sanksinya," tegasnya.
Sementata itu, Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla menuturkan, upaya sterilisasi kawasan Jakarta yang dilakukan PMI diharapkan dapat mengurangi risiko penularan virus Covid-19 di Ibu Kota. Upaya sterilisasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan di banyak negara terjangkit Covid-19.
"Semua pergi untuk membantu Pak Gubernur untuk sterilisasi kota. Karena hanya dengan sterilisasi kota, kita dapat mengurangi. Kita tidak bisa menghabisi, hanya mengurangi, jadi mitigasi yang kita jalankan. Dan itu jalankan oleh hampir semua negara untuk mengatasi hal tersebut, di samping jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, tinggal di rumah itu dikerjakan oleh masyarakat. Karena itu yang kita kerjakan adalah untuk sterilisasi," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak massif untuk membantu melakukan disinfeksi di Jakarta, sterilisasi Ibu Kota. Alat-alat yang digunakan sesuai dengan apa yang harus dilakukan yaitu membuat embun, dimana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi.
"Jadi kami mengapresiasi sekali, insya Allah ini memberikan manfaat bagi Jakarta dan Jabodetabek juga karena operasinya di kawasan Jabodetabek," kata Anies usai melepas rombongan kendaraan sterilisasi kota bersama Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla di Markas Pusat PMI yang juga merupakan Gudang Darurat Pencegahan Covid-19, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2020).
Anies menjelaskan, gerakan penanganan Covid-19 telah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan bekerja sama agar pandemi ini segera mereda. Untuk itu dia menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang masih beroperasi dengan kehadiran karyawan di kantor selama masa PSBB.
Menurut Anies, penuhnya KRL Commuter dan kendaraan umum lainnya k karena perusahaannya tetap beroperasi. Selama perusahaan tetap beroperasi, maka kendaraan umum juga akan penuh. Dia pastikan bahwa semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi, mulai dari pencabutan perizinan, sampai dengan sanksi-sanksi lainnya
"Saya perlu tegaskan di sini karena ini adalah soal melindungi seluruh warga, melindungi masyarakat kita. Ini bukan kepentingan pemerintah. Ini bukan kepentingan swasta. Ini kepentingan setiap warga negara. Kita melindungi semuanya dengan cara mengurangi aktivitas, dengan cara berada di rumah. Saya betul-betul berharap ini ditaati, sehingga kami tidak harus memberikan sanksinya," tegasnya.
Sementata itu, Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla menuturkan, upaya sterilisasi kawasan Jakarta yang dilakukan PMI diharapkan dapat mengurangi risiko penularan virus Covid-19 di Ibu Kota. Upaya sterilisasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan di banyak negara terjangkit Covid-19.
"Semua pergi untuk membantu Pak Gubernur untuk sterilisasi kota. Karena hanya dengan sterilisasi kota, kita dapat mengurangi. Kita tidak bisa menghabisi, hanya mengurangi, jadi mitigasi yang kita jalankan. Dan itu jalankan oleh hampir semua negara untuk mengatasi hal tersebut, di samping jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, tinggal di rumah itu dikerjakan oleh masyarakat. Karena itu yang kita kerjakan adalah untuk sterilisasi," pungkasnya.
(mhd)
tulis komentar anda