Wali Kota Bogor: PSBMK Lebih Tepat, Bukan PSBB Total
Jum'at, 11 September 2020 - 17:35 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat meninjau protokol kesehatan di KRL Commuter Line, beberapa waktu lalu. Foto: Dok SINDOnews
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kembali menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) secara total, Senin (14/9/2020).
Menurutnya, agar ekonomi tetap berjalan dan tidak terlalu terdampak, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang sudah diterapkan di Kota Bogor lebih tepat ketimbang PSBB.
"Jadi PSBMK sudah tepat, bukan PSBB. Sebab, dari pemberlakuan PSBB selama ini tidak tepat, yang terpapar ekonomi 90 persen dan lebih dari 50 persen masih tidak percaya bahwa Covid-19 itu berbahaya," ujar Bima di Balai Kota Bogor, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: Tunggu Keputusan PSBB Jakarta, Bima Perpanjang PSBMK Kota Bogor Hingga 14 September)
Dia juga mempersoalkan kesiapan pemberlakuan kebijakan PSBB total atau lockdown yang akan diterapkan di Jakarta. "Dalam kondisi seperti ini, lockdown harus dihitung secara cermat. Lockdown ini butuh kesiapan personel yang luar biasa. Memastikan orang tidak keluar rumah itu kan personelnya nggak cukup Satpol PP," katanya.
Kemudian, warga nantinya tidak bisa mencari nafkah lalu baik di rumah makan maupun tempat usaha lainnya, itu bagaimana. Semuanya harus dihitung.
"Nggak cukup kalau hanya Pemkot Bogor. Pemerintah pusat bisa nggak, provinsi bisa nggak. Tapi, dengan model PSBMK ekonomi berjalan dan penguatan protokol kesehatan dengan cara kolaborasi," ujar Bima. (Baca juga: IHSG Anjlok, Ketua DPRD DKI Ingatkan Anies Berhati-hati Keluarkan Pernyataan PSBB)
Saat diberlakukan PSBMK, Pemkot Bogor menemui para pengusaha rumah makan, restoran, dan kafe. Di situ pihaknya mendapatkan formula tepat. "Tinggal nanti kita detailkan Senin 14 September 2020 perpanjangan PSBMK di Kota Bogor seperti apa," ucapnya.
Menurutnya, agar ekonomi tetap berjalan dan tidak terlalu terdampak, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang sudah diterapkan di Kota Bogor lebih tepat ketimbang PSBB.
"Jadi PSBMK sudah tepat, bukan PSBB. Sebab, dari pemberlakuan PSBB selama ini tidak tepat, yang terpapar ekonomi 90 persen dan lebih dari 50 persen masih tidak percaya bahwa Covid-19 itu berbahaya," ujar Bima di Balai Kota Bogor, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: Tunggu Keputusan PSBB Jakarta, Bima Perpanjang PSBMK Kota Bogor Hingga 14 September)
Dia juga mempersoalkan kesiapan pemberlakuan kebijakan PSBB total atau lockdown yang akan diterapkan di Jakarta. "Dalam kondisi seperti ini, lockdown harus dihitung secara cermat. Lockdown ini butuh kesiapan personel yang luar biasa. Memastikan orang tidak keluar rumah itu kan personelnya nggak cukup Satpol PP," katanya.
Kemudian, warga nantinya tidak bisa mencari nafkah lalu baik di rumah makan maupun tempat usaha lainnya, itu bagaimana. Semuanya harus dihitung.
"Nggak cukup kalau hanya Pemkot Bogor. Pemerintah pusat bisa nggak, provinsi bisa nggak. Tapi, dengan model PSBMK ekonomi berjalan dan penguatan protokol kesehatan dengan cara kolaborasi," ujar Bima. (Baca juga: IHSG Anjlok, Ketua DPRD DKI Ingatkan Anies Berhati-hati Keluarkan Pernyataan PSBB)
Saat diberlakukan PSBMK, Pemkot Bogor menemui para pengusaha rumah makan, restoran, dan kafe. Di situ pihaknya mendapatkan formula tepat. "Tinggal nanti kita detailkan Senin 14 September 2020 perpanjangan PSBMK di Kota Bogor seperti apa," ucapnya.
(jon)
tulis komentar anda