Cagub Ridwan Kamil Bakal Jadikan BUMD Jakarta Social Oriented
Jum'at, 15 November 2024 - 16:34 WIB
Cagub Ridwan Kamil berencana mengubah BUMD di Jakarta menjadi social oriented. Foto/SINDOnews/achmad al fiqri
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil berencana akan mengubah haluan BUMD di Jakarta tak lagi mencari keuntungan atau profit oriented. Ia bertekad akan menjadikan BUMD di Jakarta sebagai social oriented.
Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berdialog bertajuk "Ragam Perspektif Membangun Jakarta," di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).
Mulanya, seorang mahasiwa bertanya terkait Program Social Housing. Menurutnya, mewujudkan program itu sulit lantaran terbatasnya penghasilan masyarakat. Apalagi, BUMD itu berorientasi untuk mencari keuntungan.
Merespons itu, Kang Emil pun heran kenapa daerah harus mengurusi BUMD. Sejatinya, pemerintah itu fokus mengurus rakyat tak mengurus bisnis. "Sebenarnya punya pemikiran, kenapa sih kepala daerah harus ngurus BUMD gitu. Kan tugas pemerintah itu harusnya ngurus rakyat aja, nggak usah ngurus bisnis," kata Kang Emil.
Kendati pemerintah harus pikirkan BUMD, kata Kang Emil, seorang gubernur harus urusin teknis masalah bisnis perusahaan pelat merah daerah. "Saya harus mikir RUPS, saya harus mikir ini untung, ini itu kan. Akhirnya energi si pemimpin yang harusnya serving people, akhirnya jadi serving business," tuturnya.
"Tiba-tiba kan ramai kan, Jakarta punya saham bir, coba. dihubung-hubungkan ke pelayanan publik dan nggak nyambung juga. Nah hal-hal begitu menyertai," tuturnya.
Kang Emil pun berencana mengkaji BUMD di Jakarta yang akan berfokus profit oriented dan social oriented. Salah satunya, hunian di Pasar Rumput yang akan dijadikan social oriented. "Kan tujuan lahirnya BUMD serving si gubernur. Kalau gubernurnya bilang, kami fokus social oriented, kami nggak akan cari untung," kata Kang Emil.
"Yang penting warga Gen Z Jakarta dapat rumah murah, itu Rp1,1 juta kurangnya aja. Yang penting nggak rugi, bisa enggak Rp800.000 (cicilannya), misalkan gitu ya. Nggak usah lah profit-profit, nggak akan saya tagih nanti di paripurna DPRD, kan bisa oleh political will. Nah itu keyakinan saya, jika ada political will maka pertanyaan tadi bisa diselesaikan," tandas Kang Emil.
Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berdialog bertajuk "Ragam Perspektif Membangun Jakarta," di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).
Mulanya, seorang mahasiwa bertanya terkait Program Social Housing. Menurutnya, mewujudkan program itu sulit lantaran terbatasnya penghasilan masyarakat. Apalagi, BUMD itu berorientasi untuk mencari keuntungan.
Merespons itu, Kang Emil pun heran kenapa daerah harus mengurusi BUMD. Sejatinya, pemerintah itu fokus mengurus rakyat tak mengurus bisnis. "Sebenarnya punya pemikiran, kenapa sih kepala daerah harus ngurus BUMD gitu. Kan tugas pemerintah itu harusnya ngurus rakyat aja, nggak usah ngurus bisnis," kata Kang Emil.
Baca Juga
Kendati pemerintah harus pikirkan BUMD, kata Kang Emil, seorang gubernur harus urusin teknis masalah bisnis perusahaan pelat merah daerah. "Saya harus mikir RUPS, saya harus mikir ini untung, ini itu kan. Akhirnya energi si pemimpin yang harusnya serving people, akhirnya jadi serving business," tuturnya.
"Tiba-tiba kan ramai kan, Jakarta punya saham bir, coba. dihubung-hubungkan ke pelayanan publik dan nggak nyambung juga. Nah hal-hal begitu menyertai," tuturnya.
Baca Juga
Kang Emil pun berencana mengkaji BUMD di Jakarta yang akan berfokus profit oriented dan social oriented. Salah satunya, hunian di Pasar Rumput yang akan dijadikan social oriented. "Kan tujuan lahirnya BUMD serving si gubernur. Kalau gubernurnya bilang, kami fokus social oriented, kami nggak akan cari untung," kata Kang Emil.
"Yang penting warga Gen Z Jakarta dapat rumah murah, itu Rp1,1 juta kurangnya aja. Yang penting nggak rugi, bisa enggak Rp800.000 (cicilannya), misalkan gitu ya. Nggak usah lah profit-profit, nggak akan saya tagih nanti di paripurna DPRD, kan bisa oleh political will. Nah itu keyakinan saya, jika ada political will maka pertanyaan tadi bisa diselesaikan," tandas Kang Emil.
(cip)
tulis komentar anda