Sekolah Semanggi II Digelar, Menggali Potensi Aset Jakarta untuk Raih Benefit
Sabtu, 09 November 2024 - 15:52 WIB
Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah kembali digelar selama seminggu kedepan di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Jumat sore (8/11/2024). Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah kembali digelar selama seminggu kedepan. Kali ini pembukaan Sekolah Semanggi diadakan di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Jumat sore (8/11/2024). Acara yang bertepatan dengan World Town Planning Day dan diikuti 150 orang yang diadakan secara online. Mereka ini dari kalangan profesional, praktisi properti, dan mahasiswa.
Ketua Penyelenggara Sekolah Semanggi Adhamaski Pangeran mengatakan, kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun ini Sekolah Semanggi mengambil bertemakan Optimizing and Managing Urban Assets: Leveraging Urban Advantages.
”Tema ini bertujuan bagaimana caranya memanfaatkan, mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta,” kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta ini dalam sambutannya.
Menurut Adhamaski, optimalisasi aset pemerintah ini sejalan dengan visi Pemerintah Prabowo Subianto kedepan untuk menjaga dan mengoptimalkan kekayaan negara. Adhamaski mengemukakan, data World Bank dan Bappenas menyebutkan aset tersebut jumlahnya mencapai Rp210 triliun berupa aset tanah dan bangunan.
Aset itu dimiliki pemerintah pusat, daerah yang disebut BMN yakni barang milik negara dan BMD yaitu barang milik daerah. “Ini merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
Wakil Kepala Bappeda Jakarta Tri Indrawan mengatakan, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya. Yang harus dipelajari adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
”Namun jika ada lokasi yang strategis namun pertuntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,” katanya.
Tri Indrawan menambahkan, saat ini kita tidak bisa berfikir dengan pola-pola lama. Jika asetnya memiliki nilai komersial yang memiliki benefit dan manfaat ekonomi yang besar, kita jangan berfikir tak bisa dimanfaatkan karena RTH-nya tinggi.
“Kita manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawaranya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa dibawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” imbuhnya.
Ketua Penyelenggara Sekolah Semanggi Adhamaski Pangeran mengatakan, kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun ini Sekolah Semanggi mengambil bertemakan Optimizing and Managing Urban Assets: Leveraging Urban Advantages.
”Tema ini bertujuan bagaimana caranya memanfaatkan, mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta,” kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta ini dalam sambutannya.
Baca Juga
Menurut Adhamaski, optimalisasi aset pemerintah ini sejalan dengan visi Pemerintah Prabowo Subianto kedepan untuk menjaga dan mengoptimalkan kekayaan negara. Adhamaski mengemukakan, data World Bank dan Bappenas menyebutkan aset tersebut jumlahnya mencapai Rp210 triliun berupa aset tanah dan bangunan.
Aset itu dimiliki pemerintah pusat, daerah yang disebut BMN yakni barang milik negara dan BMD yaitu barang milik daerah. “Ini merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
Wakil Kepala Bappeda Jakarta Tri Indrawan mengatakan, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya. Yang harus dipelajari adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
”Namun jika ada lokasi yang strategis namun pertuntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,” katanya.
Tri Indrawan menambahkan, saat ini kita tidak bisa berfikir dengan pola-pola lama. Jika asetnya memiliki nilai komersial yang memiliki benefit dan manfaat ekonomi yang besar, kita jangan berfikir tak bisa dimanfaatkan karena RTH-nya tinggi.
“Kita manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawaranya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa dibawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” imbuhnya.
tulis komentar anda