Bapenda Jakarta Terbitkan Pengumuman NPOPTKP pada BPHTB, Apa Artinya?
Jum'at, 08 November 2024 - 14:14 WIB
D. Dalam hal terjadi perolehan hak oleh lebih dari satu orang penerima hak secara bersamaan (kolektif), tetap diberikan NPOPTKP sebesar Rp1.000.000.000,00 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Perolehan hak tersebut merupakan perolehan hak pertama bagi paling sedikit satu orang penerima hak; dan
2. Penerima hak tersebut merupakan orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri.
E. Perolehan hak pertama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1) dan angka 2), huruf C dan huruf D angka 1) merupakan perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah provinsi DKI Jakarta tempat terutangnya BPHTB yang tercatat dalam sistem perpajakan daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pemahaman tentang konsep NJOPTKP menjadi sangat penting bagi pemilik properti dan masyarakat umum, dapat mengelola aspek perpajakan properti dengan lebih baik. Selain itu, juga memahami kontribusi mereka dalam pembangunan daerah melalui sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Menurut Morris, NJOPTKP sejatinya menjadi instrumen parameter yang memastikan adanya keseimbangan antara keadilan pajak dan kebutuhan fiskal negara.
“Pemerintah tentu saja memiliki kewajiban untuk secara bijak menetapkan NJOPTKP, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan,” tuturnya.
1. Perolehan hak tersebut merupakan perolehan hak pertama bagi paling sedikit satu orang penerima hak; dan
2. Penerima hak tersebut merupakan orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri.
E. Perolehan hak pertama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1) dan angka 2), huruf C dan huruf D angka 1) merupakan perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah provinsi DKI Jakarta tempat terutangnya BPHTB yang tercatat dalam sistem perpajakan daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pemahaman tentang konsep NJOPTKP menjadi sangat penting bagi pemilik properti dan masyarakat umum, dapat mengelola aspek perpajakan properti dengan lebih baik. Selain itu, juga memahami kontribusi mereka dalam pembangunan daerah melalui sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Menurut Morris, NJOPTKP sejatinya menjadi instrumen parameter yang memastikan adanya keseimbangan antara keadilan pajak dan kebutuhan fiskal negara.
“Pemerintah tentu saja memiliki kewajiban untuk secara bijak menetapkan NJOPTKP, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan,” tuturnya.
(skr)
tulis komentar anda