Bicara Kesetaraan Gender, Ridwan Kamil Bikin Program Sekolah untuk Perempuan
Minggu, 06 Oktober 2024 - 20:32 WIB
Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK) mengatakan akan membuat program kerja sekolah untuk perempuan di Jakarta sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender. Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK) mengatakan akan membuat program kerja sekolah untuk perempuan di Jakarta sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender. Hal itu diungkapkannya dalam debat perdana Pilkada Jakarta di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Minggu (6/10/2024) malam.
“Kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan,” kata RK.
RK mengatakan program sekolah perempuan ini pernah dilakukan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang diberi nama Sekoper Cinta. Bahkan, sekolah ini telah meluluskan 75.000 perempuan yang bisa menjadi wirausaha.
“Dulu saya pernah bikin namanya Sekoper Cinta, sekolah perempuan meraih impian dan cita-cita itu lulusannya 75.000 bisa menjadi wirausaha melek bahkan ada kurikulum anti radikalisme ya. Di sekolah perempuan sehingga mereka naik kelasnya,” ujarnya.
Selain itu, RK mengatakan dia juga akan membuat program sekolah politik perempuan agar mereka bisa berjuang untuk masa depan keluarganya. “Termasuk kita ada rencana membuat namanya sekolah politik perempuan agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gender nya,” pungkasnya.
RK bersama Suswono (RIDO) akan mendesentralisasi melalui kelurahan yang ada di Jakarta. Bahkan, ia akan kucurkan anggaran sebesar Rp200 juta per RW untuk tiap tahunnya.
Hal itu dilontarkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam merespons pertanyaan panelis soal kelurahan tempat penguatan SDM yang inovatif dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dalam debat perdana Pilkada 2024.
"Kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI, desantalisasi, kolobarasi dan inivasi," kata Kang Emil.
Ia mengungkapkan, di bawah kelurahan ada RW. Untuk itu, ia akan demokratisasi warga Jakarta untuk mendesain global. "Dengan cara apa? Diberi anggaran Rp200 juta per tahun per RW, total Rp1 miliar selama 5 tahun," terang RK.
Dengan anggaran itu, ia mengungkapkan, bisa menaikan insentif RT, RW Dasawisma, PKK, dan Posyandu. "Kombinasi ini, bayangkan ada rapat di 2.700 RW dipimpin oleh Pak Lurah untuk medesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa urus yang besar-besar, ujung bisa para luran dan RW yang diberdayakan," pungkasnya.
“Kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan,” kata RK.
RK mengatakan program sekolah perempuan ini pernah dilakukan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang diberi nama Sekoper Cinta. Bahkan, sekolah ini telah meluluskan 75.000 perempuan yang bisa menjadi wirausaha.
“Dulu saya pernah bikin namanya Sekoper Cinta, sekolah perempuan meraih impian dan cita-cita itu lulusannya 75.000 bisa menjadi wirausaha melek bahkan ada kurikulum anti radikalisme ya. Di sekolah perempuan sehingga mereka naik kelasnya,” ujarnya.
Selain itu, RK mengatakan dia juga akan membuat program sekolah politik perempuan agar mereka bisa berjuang untuk masa depan keluarganya. “Termasuk kita ada rencana membuat namanya sekolah politik perempuan agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gender nya,” pungkasnya.
RIDO Akan Kucurkan Rp200 Juta Per RW
RK bersama Suswono (RIDO) akan mendesentralisasi melalui kelurahan yang ada di Jakarta. Bahkan, ia akan kucurkan anggaran sebesar Rp200 juta per RW untuk tiap tahunnya.
Hal itu dilontarkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam merespons pertanyaan panelis soal kelurahan tempat penguatan SDM yang inovatif dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dalam debat perdana Pilkada 2024.
"Kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI, desantalisasi, kolobarasi dan inivasi," kata Kang Emil.
Ia mengungkapkan, di bawah kelurahan ada RW. Untuk itu, ia akan demokratisasi warga Jakarta untuk mendesain global. "Dengan cara apa? Diberi anggaran Rp200 juta per tahun per RW, total Rp1 miliar selama 5 tahun," terang RK.
Dengan anggaran itu, ia mengungkapkan, bisa menaikan insentif RT, RW Dasawisma, PKK, dan Posyandu. "Kombinasi ini, bayangkan ada rapat di 2.700 RW dipimpin oleh Pak Lurah untuk medesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa urus yang besar-besar, ujung bisa para luran dan RW yang diberdayakan," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda