PWNU DKI Bakal Awasi Transisi Jakarta Menjadi DKJ: Agar Menjaga Budaya Lokal
Minggu, 28 Juli 2024 - 11:44 WIB
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Abdul Aziz saat acara Ngobrol Pinter (Ngopi) bertajuk Ngobrol Pintar soal Anak Muda NU di DKJ dan Aglomerasinya di Aula PWNU Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024). Foto/SINDOnews/Danandaya Arya
JAKARTA - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta , Abdul Aziz menyebut pihaknya bakal mengawasi transisi Jakarta dari statusnya Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu menyusul pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.
"Jakarta akan menjadi sebuah kawasan yang bukan Ibu Kota lagi tapi kota keuangan finansial global. Paling tidak yang sekarang harus mulai sama-sama tekuni, awasi, dan amati ada masa transisi yang akan lewati," ujar Abdul saat acara Ngobrol Pinter (Ngopi) bertajuk 'Ngobrol Pintar soal Anak Muda NU di DKJ dan Aglomerasinya di Aula PWNU Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).
Dia memprakirakan masa transisi setidaknya bakal terjadi dalam dua dasawarsa ke depan. Menurutnya, transisi aset, target pendapatan Jakarta, dan transisi budaya menjadi hal yang paling penting untuk menjadi perhatian.
"Di bidang budaya, kita perlu mewaspadai banyaknya ragam budaya transnasional yang masuk ke Jakarta agar tetap mampu menjaga budaya lokal," jelas Aziz.
Presidium Majelis Alumni IPNU Jakarta ini pun mengutip data yang pernah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di mana, nilai aset pemerintah pusat yang akan tinggal di Jakarta usai Ibu Kota pindah ke IKN mencapai Rp1.400 triliun.
"Kenapa ini penting? Karena itu harus dikawal agar tidak menyusahkan rakyat pada kemudian hari. Lalu ini yang menjadi domain kita," katanya.
Dia menambahkan nantinya pasti akan terjadi transisi administrasi kependudukan. Akan diawali dengan perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta.
"Jadi yang punya domisili, KTP besok itu juga mungkin akan ditukar juga karena bukan Ibu Kota lagi tapi Daerah Khusus Jakarta. Tapi itu efek yang paling ringan," jelas dia.
Oleh sebab itu, dia ingin agar PWNU Jakarta diperkuat hingga ke tingkat ranting. Sehingga, bisa berpartisipasi aktif mengawal transisi DKI Jakarta menjadi DKJ, termasuk soal penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
"Dalam 20 tahun ke depan akan sangat penting bagi kita bersama untuk berkomunikasi secara baik sehingga DKJ dengan daerah aglomerasinya bisa kita kawal dengan baik, kenapa? Karena PBNU pun sudah menugaskan PWNU Jakarta untuk melakukan kajian, pengawalan, dan seterusnya," pungkasnya.
"Jakarta akan menjadi sebuah kawasan yang bukan Ibu Kota lagi tapi kota keuangan finansial global. Paling tidak yang sekarang harus mulai sama-sama tekuni, awasi, dan amati ada masa transisi yang akan lewati," ujar Abdul saat acara Ngobrol Pinter (Ngopi) bertajuk 'Ngobrol Pintar soal Anak Muda NU di DKJ dan Aglomerasinya di Aula PWNU Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).
Dia memprakirakan masa transisi setidaknya bakal terjadi dalam dua dasawarsa ke depan. Menurutnya, transisi aset, target pendapatan Jakarta, dan transisi budaya menjadi hal yang paling penting untuk menjadi perhatian.
"Di bidang budaya, kita perlu mewaspadai banyaknya ragam budaya transnasional yang masuk ke Jakarta agar tetap mampu menjaga budaya lokal," jelas Aziz.
Presidium Majelis Alumni IPNU Jakarta ini pun mengutip data yang pernah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di mana, nilai aset pemerintah pusat yang akan tinggal di Jakarta usai Ibu Kota pindah ke IKN mencapai Rp1.400 triliun.
"Kenapa ini penting? Karena itu harus dikawal agar tidak menyusahkan rakyat pada kemudian hari. Lalu ini yang menjadi domain kita," katanya.
Dia menambahkan nantinya pasti akan terjadi transisi administrasi kependudukan. Akan diawali dengan perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta.
"Jadi yang punya domisili, KTP besok itu juga mungkin akan ditukar juga karena bukan Ibu Kota lagi tapi Daerah Khusus Jakarta. Tapi itu efek yang paling ringan," jelas dia.
Oleh sebab itu, dia ingin agar PWNU Jakarta diperkuat hingga ke tingkat ranting. Sehingga, bisa berpartisipasi aktif mengawal transisi DKI Jakarta menjadi DKJ, termasuk soal penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
"Dalam 20 tahun ke depan akan sangat penting bagi kita bersama untuk berkomunikasi secara baik sehingga DKJ dengan daerah aglomerasinya bisa kita kawal dengan baik, kenapa? Karena PBNU pun sudah menugaskan PWNU Jakarta untuk melakukan kajian, pengawalan, dan seterusnya," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda