Ikut Aksi Rawamangun Bergerak, Ubaedillah Badrun: Jokowi Mundur atau Dimakzulkan
Rabu, 28 Februari 2024 - 21:03 WIB
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ),Ubaedillah Badrun ikut turun meramaikan aksi yang menuntut pemakzulan Jokowi di tengah tingginya harga barang pokok. Foto/MPI
JAKARTA - Aksi Rawamangun bergerak yang dilaksanakan dengan long march di sekitaran Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kini telah rampung dilaksanakan. Aksi yang dimulai pada Rabu siang (28/2/2024) itu pun ditutup dengan damai dan tertib.
Di antara ratusan mahasiswa yang hadir, tampak salah satu dosen UNJ ikut turun meramaikan aksi yang menuntut pemakzulan Jokowi di tengah tingginya harga barang pokok. Dia adalah Pengamat Politik asal UNJ, Ubaedillah Badrun yang lantang bersuara dan ikut berorasi.
"Ini bukan sekadar aksi akademisi UNJ tapi mahasiswa, dosen, guru besar, banyak juga yang hadir. Kemudian juga mahasiswa se-Jabodetabek ini pasti berdatangan. Dan rakyat yang peduli dan merasa gelisah dengan keadaan. Apa yang membuat mereka gelisah?," ujar Ubaed saat ditemui di lokasi.
Ubaed yang mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna senada itu mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10%.
"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," tutur Ubaed.
Dosen Ilmu Sosiologi UNJ itu menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di republik ini. Ia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam. Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya Presiden Joko Widodo," jelas Ubaed.
Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi. "Ya saya kira kan kuncinya ada dua, pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," tegas Ubaed.
Di antara ratusan mahasiswa yang hadir, tampak salah satu dosen UNJ ikut turun meramaikan aksi yang menuntut pemakzulan Jokowi di tengah tingginya harga barang pokok. Dia adalah Pengamat Politik asal UNJ, Ubaedillah Badrun yang lantang bersuara dan ikut berorasi.
"Ini bukan sekadar aksi akademisi UNJ tapi mahasiswa, dosen, guru besar, banyak juga yang hadir. Kemudian juga mahasiswa se-Jabodetabek ini pasti berdatangan. Dan rakyat yang peduli dan merasa gelisah dengan keadaan. Apa yang membuat mereka gelisah?," ujar Ubaed saat ditemui di lokasi.
Ubaed yang mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna senada itu mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10%.
"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," tutur Ubaed.
Dosen Ilmu Sosiologi UNJ itu menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di republik ini. Ia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam. Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya Presiden Joko Widodo," jelas Ubaed.
Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi. "Ya saya kira kan kuncinya ada dua, pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," tegas Ubaed.
tulis komentar anda