Harga Beras Tinggi Jelang Ramadan, Ketua DPRD Kota Bogor Sarankan 4 Langkah
Sabtu, 24 Februari 2024 - 16:59 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) mengatakan, naiknya harga beras jelang Ramadan dan Idulfitri harus segera ditangani dengan langkah cepat dan efektif. Foto/Dok. SINDOnews
BOGOR - Pemkot Bogor didorong berkolaborasi dengan pemerintah pusat mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak.Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, kenaikan harga jelang Ramadan dan Idulfitri kerap terjadi.
Namun kal ini menyentuh sembako paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif. "Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2/2024).
Langkah pertama, Pemkot Bogor minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok 1,4 juta ton beras. Jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras. Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujarnya.
Selanjutnya, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat.
Pemerintah dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan.
Kemudian waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir 2023 hingga awal 2024 ini. "Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," jelasnya.
Namun kal ini menyentuh sembako paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif. "Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2/2024).
Langkah pertama, Pemkot Bogor minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok 1,4 juta ton beras. Jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras. Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujarnya.
Selanjutnya, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat.
Pemerintah dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan.
Kemudian waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir 2023 hingga awal 2024 ini. "Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," jelasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda