Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Belajar dari Penolakan ERP di Kota-kota Besar Dunia
Senin, 20 Februari 2023 - 21:41 WIB
Pemprov DKI Jakarta perlu mendengar masukan publik yang lebih luas terkait rencana penerapan ERP atau jalan berbayar secara elektronik. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Menghangatnya perbincangan terkait rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar ternyata bukan menjadi hal yang baru terjadi kali ini saja. Penolakan terhadap sistem ini ternyata juga terjadi di banyak kota-kota yang relatif sudah memiliki sistem transportasi lebih maju dari Jakarta.
Menurut Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia Budi Yulianto, penolakan warga terhadap kebijakan ini seringkali menjadi batu sandungan dalam penerapan ERP di berbagai kota di negara-negara lain.
Dia mencontohkan penerapan ERP di Inggris. Walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya di Inggris seperti Birmingham, Cardiff, serta Liverpool.
Baca juga: Mengintip Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura
“Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan,” ujar Budi, Senin (20/2/2023).
Pemprov DKI perlu mendengar masukan publik yang lebih luas terkait rencana penerapan ERP. Apalagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia.
Ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online, namun tetap terkena ERP tentu juga akan keberatan.
Budi mengkhawatirkan ada persepsi publik yang menganggap adanya ERP masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.
“Jadi Pemprov DKI harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemprov DKI karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” ungkapnya.
Menurut Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia Budi Yulianto, penolakan warga terhadap kebijakan ini seringkali menjadi batu sandungan dalam penerapan ERP di berbagai kota di negara-negara lain.
Dia mencontohkan penerapan ERP di Inggris. Walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya di Inggris seperti Birmingham, Cardiff, serta Liverpool.
Baca juga: Mengintip Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura
“Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan,” ujar Budi, Senin (20/2/2023).
Pemprov DKI perlu mendengar masukan publik yang lebih luas terkait rencana penerapan ERP. Apalagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia.
Ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online, namun tetap terkena ERP tentu juga akan keberatan.
Budi mengkhawatirkan ada persepsi publik yang menganggap adanya ERP masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.
“Jadi Pemprov DKI harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemprov DKI karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” ungkapnya.
tulis komentar anda