Antisipasi Penumpang Gelap, Publik Pantau Hak Angket

JAKARTA - Untuk mengantisipasi adanya penumpang gelap dalam proses hak angket di DPRD DKI, publik harus ikut melakukan pengawasan. Selain itu, warga DKI yang jadi korban sebenarnya bisa melakukan protes jika memang wakilnya melakukan kesalahan.

"Publik bisa mengajukan protes, semacam impeachment terhadap wakilnya di DPRD bila dianggap tidak amanah dan tidak pro pemberantasan korupsi," kata Zaki Mubarak pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat dihubungi Sindonews, Senin (16/3/2015).

Zaki melanjutkan, warga juga bisa memantau jalannya hak angket yang dikeluarkan oeh DPRD DKI kepada Gubernur DKI Basuki T Purnama.

"Publik harus memantau jalannya angket, supaya tidak ada penumpang gelap atau mafia yang bermain disitu," tambahnya.