Perseteruan Ahok-DPRD Akan Hambat Pelayanan Publik
Perseteruan Ahok-DPRD Akan Hambat Pelayanan Publik
A
A
A
JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD terkait APBD 2015 akan menghambat pelayanan publik, seperti anggaran KJS, KJP, dan dana BOS.
"Pelayanan publik terancam lumpuh. Hak rakyat dalam APBD terkait anggaran kesehatan dan pendidian terancam terlambat. Anggaran KJS, KJP, dan dana BOS terancam lambat turun. Akibatnya, jatuh tempo penarikan puskesmas, rumah sakit, sekolah, menjadi terhambat," ujarnya Manajer Advokasi-Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan (3/3/2015).
Menurut Apung, kisruh pengesahan APBD itu hanya merugikan masyarakat saja. Padahal, masyarakat itulah yang menjadi bagian penyumbang terbesar dari APBD DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45,32 triliun.
Selain pelayanan publik, Apung mengatakan proyek nasioal di Jakarta juga terancam mandek. Seperti proyek pembangunan MRT. Bahkan, adanya kisruh ini justru membuat penyerapan APBD semakin rendah saja.
Apung pun meminta agar DPRD dan Pemprov DKI beriktikad baik mengedepankan kepentingan rakyat dengan segera mengesahkan APBD DKI Jakarta 2015.
"Dengan catatan menghapus dana-dana siluman dan dialokasikan kepada sektor yang lebiih membutuhkan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov. Jangan menjadikan APBD DKI Jakarta 2015 sebagai sarana bancakan elite," tutupnya.
"Pelayanan publik terancam lumpuh. Hak rakyat dalam APBD terkait anggaran kesehatan dan pendidian terancam terlambat. Anggaran KJS, KJP, dan dana BOS terancam lambat turun. Akibatnya, jatuh tempo penarikan puskesmas, rumah sakit, sekolah, menjadi terhambat," ujarnya Manajer Advokasi-Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan (3/3/2015).
Menurut Apung, kisruh pengesahan APBD itu hanya merugikan masyarakat saja. Padahal, masyarakat itulah yang menjadi bagian penyumbang terbesar dari APBD DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45,32 triliun.
Selain pelayanan publik, Apung mengatakan proyek nasioal di Jakarta juga terancam mandek. Seperti proyek pembangunan MRT. Bahkan, adanya kisruh ini justru membuat penyerapan APBD semakin rendah saja.
Apung pun meminta agar DPRD dan Pemprov DKI beriktikad baik mengedepankan kepentingan rakyat dengan segera mengesahkan APBD DKI Jakarta 2015.
"Dengan catatan menghapus dana-dana siluman dan dialokasikan kepada sektor yang lebiih membutuhkan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov. Jangan menjadikan APBD DKI Jakarta 2015 sebagai sarana bancakan elite," tutupnya.
(whb)
Explore More