Hemat Listrik, Pemprov DKI Disarankan Lakukan Ini

JAKARTA - Ancaman pemutusan aliran listrik di gedung-gedung Pemprov DKI Jakarta diduga diakibatkan molornya pencairan APBD DKI. Bahkan, tagihan yang mencapai miliaran rupiah itu membuktikan konsumsi listrik Pemprov DKI besar.

"Kami melihat bukan hanya dari terlambatnya proses pencairan APBD DKI Jakarta. Namun pada besarnya konsumsi listrik Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka puluhan miliar dalam satu bulannya," kata Dirut PT Energy Management Indonesia (Persero) Aris Yunanto di Depok, Rabu 24 Desember 2014.

Ekonom dari Universitas Indonesia ini menuturkan, pemakaian listrik di DKI belum efisien. Dia menilai, pemakaian listrik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk boros.

Selain itu, pemakaian listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi beban yang tidak sedikit bagi Pemprov DKI. Untuk itu Pemprov diimbau memberikan meter di semua titik penerangan jalan umum, baik per titik maupun kolektif per baris.

"Selain itu penggantian lampu penerangan jalan dengan lampu yang lebih hemat energi tentu akan mengurangi jumlah tagihan pemakaian listrik di DKI," saran dia.

Penggantian peralatan seperti lampu hemat energi, pendingin yang lebih rendah konsumsi listriknya, lift perkantoran pemerintah, kecuali pola kerja hemat energi pegawai, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pemprov DKI seharusnya mau menjadi pemerintah daerah yang terdepan dalam menerapkan less energy city sebagai bentuk kepedulian pemerintah akan konservasi energi dan efisiensi belanja.

"Kami bisa membantu Pemprov DKI untuk investasi peralatan hemat energi dengan pola energy service company (ESCO)," katanya.