Ahok Akan Tentukan Nasib PT Jakarta Monorail
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memberikan jawaban kepada PT Jakarta Monorail (JM) terkait mega proyek tersebut.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah menyiapkan jawaban untuk PT JM dalam waktu dekat ini.
"Mungkin kita mau tolak. Karena hitungan bisnisnya semua enggak masuk," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 30 Oktober 2014.
Ahok menceritakan, PT JM selaku investor monorel sebenarnya sudah diputus kontrak sejak era Gubernur Fauzi Bowo pada 2011 lalu.
"Jadi gini loh, PT JM pada 2011, sudah dinyatakan wanprestasi diputus oleh Fauzi Bowo. Lalu mereka berusaha minta lagi diperbaharui kontraknya. Dan karena kita berpikir segala jenis transportasi umum harus ada, jadi kita izinkan," katanya.
Akan tetapi, menurut Ahok, draft yang diserahkan kepada Pemprov DKI berbeda dengan yang dahulu.
Jika sudah berbeda, Ahok mempertanyakan apakah masih boleh langsung memberikan mega proyek tersebut kepada PT JM tanpa prosedur.
"Kalau sudah berbeda dengan yang lama, harus lelang dong. Kalau sama dengan yang lama, yang lama saja nggak beres masalah duitnya enggak jelas. Jadi kita (Pemprov) minta mana duit kamu? Dia enggak mau kasih. Kalau enggak mau kasih, berarti saya enggak, memutuskan kontrak," ucapnya.
Ahok mengatakan tidak akan memberikan toleransi lagi kepada PT JM untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut.
"Toleransi apa? Sudah berapa tahun. Enggak ada lagi. Biar supaya jelas. Enggak usah pusing ngurusin dia (JM) melulu," tutupnya.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah menyiapkan jawaban untuk PT JM dalam waktu dekat ini.
"Mungkin kita mau tolak. Karena hitungan bisnisnya semua enggak masuk," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 30 Oktober 2014.
Ahok menceritakan, PT JM selaku investor monorel sebenarnya sudah diputus kontrak sejak era Gubernur Fauzi Bowo pada 2011 lalu.
"Jadi gini loh, PT JM pada 2011, sudah dinyatakan wanprestasi diputus oleh Fauzi Bowo. Lalu mereka berusaha minta lagi diperbaharui kontraknya. Dan karena kita berpikir segala jenis transportasi umum harus ada, jadi kita izinkan," katanya.
Akan tetapi, menurut Ahok, draft yang diserahkan kepada Pemprov DKI berbeda dengan yang dahulu.
Jika sudah berbeda, Ahok mempertanyakan apakah masih boleh langsung memberikan mega proyek tersebut kepada PT JM tanpa prosedur.
"Kalau sudah berbeda dengan yang lama, harus lelang dong. Kalau sama dengan yang lama, yang lama saja nggak beres masalah duitnya enggak jelas. Jadi kita (Pemprov) minta mana duit kamu? Dia enggak mau kasih. Kalau enggak mau kasih, berarti saya enggak, memutuskan kontrak," ucapnya.
Ahok mengatakan tidak akan memberikan toleransi lagi kepada PT JM untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut.
"Toleransi apa? Sudah berapa tahun. Enggak ada lagi. Biar supaya jelas. Enggak usah pusing ngurusin dia (JM) melulu," tutupnya.
(whb)