Ali Masykur: FPI Harus Tunduk pada Hukum
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembubaran Ormas FPI terus bermunculan. Apalagi, setelah ormas pimpinan Habib Rizieq itu melakukan aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu di depan gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi.
"Dengan demikian, yang terpenting itu bukan membubarkan atau tidak. Tapi organisasi manapun, termasuk FPI, harus tunduk pada hukum yang ada," kata Ali di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober 2014.
Selain itu, menurut Ali, peran dari aparat keamanan untuk menegakkan hukum sangat diperlukan.
"Kalau memang ada vandalisme, ya tentu harus dilakukan tindakan pada organisasi manapun, termasuk FPI," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Di sisi lain, dia mengimbau, agar FPI menyesuaikan dengan kebiasaan dan tata budaya Indonesia dalam berdakwah.
"Berdakwah itu tidak harus dengan cara kekerasan," ujarnya.
Menurut Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi.
"Dengan demikian, yang terpenting itu bukan membubarkan atau tidak. Tapi organisasi manapun, termasuk FPI, harus tunduk pada hukum yang ada," kata Ali di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober 2014.
Selain itu, menurut Ali, peran dari aparat keamanan untuk menegakkan hukum sangat diperlukan.
"Kalau memang ada vandalisme, ya tentu harus dilakukan tindakan pada organisasi manapun, termasuk FPI," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Di sisi lain, dia mengimbau, agar FPI menyesuaikan dengan kebiasaan dan tata budaya Indonesia dalam berdakwah.
"Berdakwah itu tidak harus dengan cara kekerasan," ujarnya.
(mhd)