Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Airin Rachmi Diany Diminta Copot Kepala Dinas Kesehatan
Airin Rachmi Diany Diminta Copot Kepala Dinas Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Pemkot Tangsel diminta segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tangsel Dadang M. Epid lantaran menjadi tersangka di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
Desakan ini disampaikan Indonesia Corruption Wacth (ICW), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tangerang Public Transparency Watch (Truth).
Anggota Tim Monitoring ICW, Siti Juliantari Rachman mengatakan, Dadang harus bertanggung jawab atas kasus korupsi alat kesehatan dan buruknya pelayanan di RSUD Tangsel.
Jika Dadang dibiarkan menjabat, kata dia, tentu pelayanan terhadap fungsi kepala dinas akan tidak maksimal.
"Karena alasan itu, kami mendesak pencopotan kadinkes Dadang.
Pelayanan dan fungsi SKPD di tubuh Dinkes akan tak maksimal,” tuturnya Selasa (19/8).
Dia berharap Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tegas untuk memberhentikan Kadinkes yang tersangkut kasus tersebut.
Ketua Koordinator Truth Suhendar menambahkan, masyarakat jangan sampai dirugikan atas pelayanan yang menurun karena Dadang harus memikirkan dirinya sendiri.
Termasuk juga adanya surat izin praktek (SIP) yang tidak dikeluarkan oleh Kadinkes Dadang.
"Berdasarkan Undang -undang Aparatur Sipil Negeri (ASN), pejabat yang statusnya telah menjadi tersangka seharusnya diberhentikan dari jabatan publik," ujarnya kepada KORAN SINDO.
Dadang diketahui menjadi tersangka di kejaksaan agung dan kejaksaan negeri Tigaraksa pada kasus alat kesehatan dan pembangunan puskesmas.
Sedangkan Biro Hukum IDI Banten, Budi Suhendar menuturkan, Dadang sosok orang yang argoan karena tidak mau mengundurkan diri ketika tidak mampun lagi menjabat.
Pandangan IDI juga menyatakan, Dadang seharusnya memberikan izin kepada dokter yang telah memenuhi persyaratan.
Karena, berdasarkan UU Kedokteran No 29/2004 serta Permen Kesehatan No 2052/MENKES/PER/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran, Dinas Kesehatan harus memberikan izin praktek bila dokter yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.
"Namun, kenyataannya sudah tujuh bulan ini tidak merespon permintaan izin prakterk," katanya.
Untuk itu, kata dia pihaknya berencana mem-PTUN-kan Dinas Kesehatan Tangsel. "Kepala Dinkes sudah keterlaluan. Arogan," ucapnya
Desakan ini disampaikan Indonesia Corruption Wacth (ICW), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tangerang Public Transparency Watch (Truth).
Anggota Tim Monitoring ICW, Siti Juliantari Rachman mengatakan, Dadang harus bertanggung jawab atas kasus korupsi alat kesehatan dan buruknya pelayanan di RSUD Tangsel.
Jika Dadang dibiarkan menjabat, kata dia, tentu pelayanan terhadap fungsi kepala dinas akan tidak maksimal.
"Karena alasan itu, kami mendesak pencopotan kadinkes Dadang.
Pelayanan dan fungsi SKPD di tubuh Dinkes akan tak maksimal,” tuturnya Selasa (19/8).
Dia berharap Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tegas untuk memberhentikan Kadinkes yang tersangkut kasus tersebut.
Ketua Koordinator Truth Suhendar menambahkan, masyarakat jangan sampai dirugikan atas pelayanan yang menurun karena Dadang harus memikirkan dirinya sendiri.
Termasuk juga adanya surat izin praktek (SIP) yang tidak dikeluarkan oleh Kadinkes Dadang.
"Berdasarkan Undang -undang Aparatur Sipil Negeri (ASN), pejabat yang statusnya telah menjadi tersangka seharusnya diberhentikan dari jabatan publik," ujarnya kepada KORAN SINDO.
Dadang diketahui menjadi tersangka di kejaksaan agung dan kejaksaan negeri Tigaraksa pada kasus alat kesehatan dan pembangunan puskesmas.
Sedangkan Biro Hukum IDI Banten, Budi Suhendar menuturkan, Dadang sosok orang yang argoan karena tidak mau mengundurkan diri ketika tidak mampun lagi menjabat.
Pandangan IDI juga menyatakan, Dadang seharusnya memberikan izin kepada dokter yang telah memenuhi persyaratan.
Karena, berdasarkan UU Kedokteran No 29/2004 serta Permen Kesehatan No 2052/MENKES/PER/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran, Dinas Kesehatan harus memberikan izin praktek bila dokter yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.
"Namun, kenyataannya sudah tujuh bulan ini tidak merespon permintaan izin prakterk," katanya.
Untuk itu, kata dia pihaknya berencana mem-PTUN-kan Dinas Kesehatan Tangsel. "Kepala Dinkes sudah keterlaluan. Arogan," ucapnya
(whb)
Explore More