Ahok Minta KPK Juga Sidak di Dinas P2B

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bantuannya dalam melakukan supervisi untuk menciptakan good governance yang lebih baik.

Ahok juga meminta KPK melakukan hal serupa untuk Dinas Pengawasan dan Penetriban Bangunan (P2B). Menurut Ahok, KPK mau membantu pemda untuk masalah yang dapat dikatakan sepele ini.

"Ini tindakan kedua setelah KPK bantu kami soal rusun. Dari rusun itu kan inspektorat mendapat usulan juga untuk memecat PNS yang terlibat dan kami harapkan hal ini juga sama dengan urusan yang soal uji KIR ini," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Menurut Ahok, ini menjadi bagian dari pencegahan masyarakat dan orang banyak. Dirinya mengajak KPK untuk melihat dinas-dinas lain yang sering mendapat laporan terbanyak soal kecurangan. "Kalau bisa kami minta dibantu untuk dinas P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan), dinas tata ruang," tukasnya.

Jika memang ditemukan ada permainan baik oknum PNS maupun non-PNS maka Ahok tak segan-segan akan lakukan pemecatan. "Yang penting kami minta semua orang yang ada disini jujur kasih kami data yang sebenarnya, kalau anda masih kasih kami yang tidak benar maka kami akan pecat anda untuk oknum PNS dan untuk non-PNS karena gak mungkin dipecat maka kami akan bawa ini ke hukum dan akan penjarakan anda," tegas Ahok.