PT MRT Peringati DKI soal pembebasan lahan

JAKARTA - Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami memperingati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di sejumlah lokasi.

"Sampai hari ini masih bisa ditoleransi. Cuma kan kita kasih early warning (peringatan lebih awal). Jangan sampai mundur-mundur lagi (pembebasan lahan)," kata Dono usai rapat dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Sejumlah lahan yang hingga kini belum mampu dibebaskan di antaranya, perumahan Polri yang masih menunggu izin Presiden, lahan Terminal Lebak Bulus yang masih proses lelang aset oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), GOR Lebak Bulus yang masih menunggu verifikasi dan lelang aset dengan Kemenpora.

Sementara, ada pula lahan untuk jalan pengganti akibat dari pembangunan koridor dan stasiun layang yang masih tahap pembebasan. Yakni, lahan Stasiun Lebak Bulus, Jalan Kartini, sekitar Stasiun Cipete Raya, Haji Ngawi, Blok A, dan blok M, serta pelebaran Jalan Fatmawati yang belum sesuai Right of Way (ROW) atau lebar badan jalan 22 meter.

Selain itu, ada pula lahan untuk lelang aset atau bangunan, di antaranya emplasemen (tanah lapang) Terminal Lebak Bulus, tujuh buah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sepanjang jalur MRT, dan Halte Transjakarta Bundaran HI, Setia Budi, Benhil, Polda, Senayan yang masih proses lelang.

"Kalau kita jalan terus. (Lahan) yang ditanya harusnya Pemprov. Kita laporan ke Plt gubernur kan. Di lapangan kita tetap jalan. Mau enggak mau," pungkasnya.