Mahasiswa desak KPK awasi PHPU Kota Tangerang
Mahasiswa desak KPK awasi PHPU Kota Tangerang
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan mahasiswa mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawal sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang.
Karena mahasiswa tak ingin kasus serupa terjadi di Kota Tangerang yang baru saja melaksanakan Pilkada Kota Tangerang.
Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Tengerang (Gempita) meminta KPK mengawasi secara khusus, penanganan sengketa Pilkada Kota Tangerang. Menurutnya, kasus itu terkesan tidak jelas penyelesaiannya.
"Fakta di persidangan sudah terang, tidak ada pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, apalagi gugatan Pilkada Kota Tangerang sudah ditolak PTUN Banten, ini memancing kecurigaan publik," kata Koordinator Gempita Lukman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2013.
Dalam menyatakan sikap, Gempita membawa massa aksi sekitar 80 orang. Mereka mendesak KPK untuk mengawasi secara khusus perilaku hakim MK yang tengah menangani sengketa Pilkada Kota Tangerang.
Selain itu, mereka mendesak supaya KPK menuntaskan dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di MK yang diduga melibatkan Akil Mochtar.
"Mendesak KPK agar mengusut tuntas dugaan suap yang terjadi di tubuh MK hingga ke akar-akarnya," tukasnya.
Karena mahasiswa tak ingin kasus serupa terjadi di Kota Tangerang yang baru saja melaksanakan Pilkada Kota Tangerang.
Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Tengerang (Gempita) meminta KPK mengawasi secara khusus, penanganan sengketa Pilkada Kota Tangerang. Menurutnya, kasus itu terkesan tidak jelas penyelesaiannya.
"Fakta di persidangan sudah terang, tidak ada pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, apalagi gugatan Pilkada Kota Tangerang sudah ditolak PTUN Banten, ini memancing kecurigaan publik," kata Koordinator Gempita Lukman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2013.
Dalam menyatakan sikap, Gempita membawa massa aksi sekitar 80 orang. Mereka mendesak KPK untuk mengawasi secara khusus perilaku hakim MK yang tengah menangani sengketa Pilkada Kota Tangerang.
Selain itu, mereka mendesak supaya KPK menuntaskan dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di MK yang diduga melibatkan Akil Mochtar.
"Mendesak KPK agar mengusut tuntas dugaan suap yang terjadi di tubuh MK hingga ke akar-akarnya," tukasnya.
(ysw)
Explore More