APBD-P Depok dinilai belum pro rakyat

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, melihat kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) belum mencerminkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota Depok hanya membuat seolah-olah telah terjadi defisit fiskal, yang menunjukan keberpihakan kepada masyarakat.

Kritik tersebut diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Sitorus. Faktanya, kata Edi, setiap tahun silpa (sisa anggaran) terus meningkat.

"Dalam artian anggaran tidak terserap untuk pembangunan mencapai 15 sampai 20 persen. Ini berdasarkan evaluasi kami," terangnya di DPRD Depok, Senin (30/09/2013) sore.

Edi menegaskan, berkurangnya serapan belanja berimplikasi pada kinerja Pemerintahan Kota Depok dalam memenuhi kepuasan masyarakat Depok. "Wali kota segera menuntaskan semua permasalahan tersebut," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, pihaknya menanggapi pandangan DPRD sebagai masukan yang positif untuk diimplementasikan.

Terkait PAD (pendapatan asli daerah) ada beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.

"Diantaranya, aplikasi yang memungkinkan dan memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak, sistem diciptakan untuk memprosesnya secara online. Integrasi dengan sistem perbankan telah dilakukan, dan dapat digunakan dalam pembukuan wajib pajak," ungkap Nur Mahmudi.

Kemudian adanya dana Rp138 milyar sebagai tambahan dana pusat, untuk membayar guru yang belum bersertifikat. Selain itu pembangunan gedung pemerintahan baleka 2, dilandasi dengan nota kesepakatan, 2 tahun anggaran sebesar Rp26 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp159 milyar.

"Inspektorat daerah telah melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan seluruh kegiatan," ungkapnya.

Klik di sini untuk berita Pemkot Depok.