DKI godok Raperda soal ERP
DKI godok Raperda soal ERP
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI saat ini tengah mencari landasan hukum penerapan program tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi landasan hukumnya ada di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan UU nomor 28 tahun 2009 soal pendapatan daerah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).
Udar melanjutkan, dari UU nomor 28 tahun 2009 nanti ada turunan, yakni PP nomor 97 tahun 2012. Di PP tersebut, bentuk penarikan uang dari program ERP akan dijadikan retribusi bukan umum. Artinya retribusi itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti transportasi.
Landasan hukum lainnya, lanjut Udar, ada PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen lalu lintas juga tengah direvisi agar lebih detail mengatur ERP di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Salah satunya, mengatur sepeda motor yang juga akan masuk di dalam ERP ini.
"Iya motor juga. Karena kendaraan itu kan juga salah satu penyebab kemacetan," terangnya.
Menurut Udar, turunan UU nomor 22 tahun 2009 mengenai peraturan pemerintah soal lalu lintas jalan raya memang belum diturunkan Kemenhub. Namun, dengan UU dan PP yang ada, Pemprov DKI sudah cukup kuat menyusun landasan Perda mengenai ERP.
"Pak Wagub minta kuartal pertama tahun 2014, Raperda ini ditargetkan sudah mulai disusun," bebernya.
Kendala menyusun Perda ERP ini, lanjut Udar, Pemprov DKI mesti merubah Detail Engineering Design (DED) dari yang lama menjadi baru atau 2013.
Mengingat DED yang lama dibuat pada 2009-2010, sehingga perlu dilakukan kembali penyesuaian soal tarif sekaligus menentukan teknologi dari negara mana yang akan diterapkan, Singapura, Stockholm atau gabungan keduanya.
"Jadi soal tarif ERP mau kita revisi, tapi lihat dulu. Nanti kan DED yang ada dan sudah lama akan ada penyesuaian. Tapi percaya deh, succes story ERP sudah banyak," pungkasnya.
Baca juga: Ini penjelasan Dishub DKI soal konsep ERP
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI saat ini tengah mencari landasan hukum penerapan program tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi landasan hukumnya ada di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan UU nomor 28 tahun 2009 soal pendapatan daerah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).
Udar melanjutkan, dari UU nomor 28 tahun 2009 nanti ada turunan, yakni PP nomor 97 tahun 2012. Di PP tersebut, bentuk penarikan uang dari program ERP akan dijadikan retribusi bukan umum. Artinya retribusi itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti transportasi.
Landasan hukum lainnya, lanjut Udar, ada PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen lalu lintas juga tengah direvisi agar lebih detail mengatur ERP di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Salah satunya, mengatur sepeda motor yang juga akan masuk di dalam ERP ini.
"Iya motor juga. Karena kendaraan itu kan juga salah satu penyebab kemacetan," terangnya.
Menurut Udar, turunan UU nomor 22 tahun 2009 mengenai peraturan pemerintah soal lalu lintas jalan raya memang belum diturunkan Kemenhub. Namun, dengan UU dan PP yang ada, Pemprov DKI sudah cukup kuat menyusun landasan Perda mengenai ERP.
"Pak Wagub minta kuartal pertama tahun 2014, Raperda ini ditargetkan sudah mulai disusun," bebernya.
Kendala menyusun Perda ERP ini, lanjut Udar, Pemprov DKI mesti merubah Detail Engineering Design (DED) dari yang lama menjadi baru atau 2013.
Mengingat DED yang lama dibuat pada 2009-2010, sehingga perlu dilakukan kembali penyesuaian soal tarif sekaligus menentukan teknologi dari negara mana yang akan diterapkan, Singapura, Stockholm atau gabungan keduanya.
"Jadi soal tarif ERP mau kita revisi, tapi lihat dulu. Nanti kan DED yang ada dan sudah lama akan ada penyesuaian. Tapi percaya deh, succes story ERP sudah banyak," pungkasnya.
Baca juga: Ini penjelasan Dishub DKI soal konsep ERP
(ysw)
Explore More