Banyak PNS, Indonesia bisa bangkrut
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, Pemkot Depok khawatir, banyaknya PNS akan membuat 'bangkrut' Indonesia.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengatakan, selama ini anggaran belanja pemerintah lebih besar untuk membayar gaji PNS. Tambahnya, jika anggaran hanya untuk membayar gaji, kemudian mengutang serta sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak cukup maka negeri ini bisa dibeli negara lain.
"Banyak hutang negara bisa bangkrut. Ini sungguh terjadi. Contohnya negara bagian Amerika Serikat. Makanya jangan mau jadi PNS semua," kata Mahmudi di Balai Kota Depok, Kamis (5/9/2013).
Mahmudi menjelaskan, besarnya belanja pegawai itu membuat formasi penerimaan CPNS tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk formasi jalur umum kuotanya 193 orang.
Sedangkan untuk honorer kategori dua jumlahnya ratusan. Formasinya itu, kata Mahmudi, kebanyakan untuk guru. Kemudian dokter sebanyak 20 orang dan teknisi.
"Saya minta formasi manajemen ekonomi tidak dikasih. Terus arsitek, teknik sipil, dan planalogi juga tidak dikasih. Umumnya yang diterima guru untuk jalur umum. Kota Bandung dapat formasi 500 orang, namun mereka tidak ambil. Terus kami mencoba meminta kuota itu untuk Depok ke Provinsi Jawa Barat namun tidak dikasih," keluhnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Dedy Rosadi menyatakan, pihaknya belum dapat menetapkan jadwal penerimaan CPNS. Karena saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.
"Saya lagi di Bandung sedang koordinasi jadwal penetapan penerimaan CPNS. Mudah-mudah bisa secepatnya. Bisa pekan ini atau pekan depan," katanya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengatakan, selama ini anggaran belanja pemerintah lebih besar untuk membayar gaji PNS. Tambahnya, jika anggaran hanya untuk membayar gaji, kemudian mengutang serta sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak cukup maka negeri ini bisa dibeli negara lain.
"Banyak hutang negara bisa bangkrut. Ini sungguh terjadi. Contohnya negara bagian Amerika Serikat. Makanya jangan mau jadi PNS semua," kata Mahmudi di Balai Kota Depok, Kamis (5/9/2013).
Mahmudi menjelaskan, besarnya belanja pegawai itu membuat formasi penerimaan CPNS tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk formasi jalur umum kuotanya 193 orang.
Sedangkan untuk honorer kategori dua jumlahnya ratusan. Formasinya itu, kata Mahmudi, kebanyakan untuk guru. Kemudian dokter sebanyak 20 orang dan teknisi.
"Saya minta formasi manajemen ekonomi tidak dikasih. Terus arsitek, teknik sipil, dan planalogi juga tidak dikasih. Umumnya yang diterima guru untuk jalur umum. Kota Bandung dapat formasi 500 orang, namun mereka tidak ambil. Terus kami mencoba meminta kuota itu untuk Depok ke Provinsi Jawa Barat namun tidak dikasih," keluhnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Dedy Rosadi menyatakan, pihaknya belum dapat menetapkan jadwal penerimaan CPNS. Karena saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.
"Saya lagi di Bandung sedang koordinasi jadwal penetapan penerimaan CPNS. Mudah-mudah bisa secepatnya. Bisa pekan ini atau pekan depan," katanya.
(mhd)